Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Pns) Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Berat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Nege

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan penajatuhan hukum disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan disiplin berat, sesuai dengan dasar hukum atau landasan hukum yang digunakan dalam penjatuhan hukuman Pegawai Negeri Sipil yaitu menggunakan dasar hukum Pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur bahwa apabila seorang PNS melakukan salah satu pelanggaran yang diatur di Pasal 3 dan Pasal 4 tentang kewajiban dan larangan. Tetapi untuk penjatuhan hukuman berat kewajiban dan larangan diatur pada Pasal 10 dan Pasal 13, maka penjatuhan hukumannya sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Pasal 7 ayat (4) tentang jenis penjatuhan hukuman disiplin berat dikategorikan ada lima macam.1 Dalam melaksanakan pelaksanaan hukuman, harus sesuai dengan tata cara atau prosedur yang telah di atur di Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai,namun dalam pemberian hukuman disiplin berat dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian, yang dimana pemberian hukuman bertujuan untuk memberikan efek jera kepada Pegawai Negeri Sipil agar tidak mengulangi perbuatan tersebut dan agar Pegawai Negeri Sipil yang lain tidak melakukan hal yang sama dan mencoreng nama pemerintah Kota Malang. Karena Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur Negara yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang bai