Kebijakan Hukum Pidana Pembatasan Transaksi Tunai Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pada skripsi ini, penulis menetapkan judul Kebijakan Hukum Pidana Pembatasan Transaksi Tunai Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Judul tersebut dilatar belakangi modus operandi tindak pidana korupsi, khususnya tindak pidana suap saat ini sudah mengalami perkembangan untuk beralih dari transaksi non tunai ke transaksi tunai. PPATK mendeteksi transaksi mencurigakan baik yang diduga/terindikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain melalui penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain. Namun, jika transaksi tersebut dilakukan menggunakan transaksi tunai, PPATK akan kesulitan menelusuri aliran uang yang dilakukan pelaku, sehingga strategi anti-laundering dengan pendekatan follow the money akan sulit diterapkan.Oleh Karena itu, diperlukan aturan hukum untuk mengalihkan transaksi tunai ke transaksi non tunai berupa kebijakan hukum pidana pembatasan transaksi tunai sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan sebagaimana diungkapkan di atas, penulisan hukum ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana pengaturan yang berkaitan dengan pembatasan transaksi tunai selama ini sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi? (2) Bagaimana formulasi pengaturan kebijakan hukum pidana pembatasan transaksi tunai sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi? Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta ditinjau dengan teori kebijakan hukum pidana, teori tujuan pemidanaan, serta teori Hak Asasi Manusia. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang akan dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis deskriptif-analitis dan analitis kualitatif dengan penafsiran gramatikal. Dari hasil penelitian dengan beberapa teori dan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa terhadap rumusan masalah yang pertama, batas nilai nominal dalam UU Kewajiban Menyimpan Uang di Bank, UU Peredaran Uang Dengan Perantaraan Bank, UU Pembawaan Uang (termasuk UU Pencabutan dan Peraturan UU Pembawaan Uang), sudah xiv tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan tujuan filosofis dibentuknya ketiga UU a quo bukan ditujukan secara khusus untuk mencegah dan memberantas kejahatan, namun lebih menekankan pada pengaturan guna mencegah kekacauan, dan peredaran uang serta menyehatkan keadaan uang. Sehingga, hal ini berimplikasi pada substansi norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi tunai tersebut belum mencakup dan mengakomodasi modus operandi tindak pidana korupsi dengan transaksi tunai yang berkembang saat ini. Terhadap jawaban rumusan masalah kedua, bahwa berdasarkan beberapa kajian alasan hukum yang ada batas minimal transaksi dibatasi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Ketentuan dalam Naskah Akademis dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai serta usulan PPATK sebenarnya sudah baik. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dari segi substansial rumusan baik dari segi perbuatan yang dilarang, pengawasan dan sanksinya. Terdapat pula rancangan rumusan yang tumpang tindih/rumusan yang hampir sama maknanya, sehingga terdapat dua alternatif pilihan pertama, menerapkan salah satu rancangan rumusan yang paling luas maknanya dan ditentukan obyek transaksi yang dibatasi. Kedua, menerapkan seluruh rancangan rumusan sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam rancangan rumusan tersebut