Uji Publik Dalam Proses Pencalonan Anggota Dpr Dan Dprd Yang Demokratis Dan Terbuka

Pada skripsi ini, permasalahan yang diangkat berawal dari buruknya kualitas lembaga perwakilan rakyat yang dapat dilhat dari lemahnya kualitas politik legislasi, lemahnya pengawasan terhadap pemerintahan, tingginya angka korupsi, dan anggaran-anggaran negara yang tidak tepat guna. Sesuai esensinya, seharusnya para wakil rakyat lebih berpijak pada kehendak rakyat. Namun nyatanya, peran para wakil rakyat khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat baik di tingkat pusat ataupun daerah lebih banyak didominasi oleh partai politik tempat mereka berasal. Dominasi partai politik itu disebabkan dalam proses pencalonan, yang menentukan dan melaksanakan rekrutmen politik adalah partai politik. Sehingga, kualitas lembaga DPR atau DPRD yang buruk tidak dapat dilepaskan dari kualitas Sumber Daya Manusianya, sekaligus juga proses pencalonannya dalam pemilihan umum. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan 2 (dua) perumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana Kelemahan Mekanisme Proses Pencalonan Anggota DPR dan DPRD di Indonesia? (2) Upaya apa yang dapat dilakukan dalam merumuskan proses pencalonan anggota DPR dan DPRD yang demokratis dan terbuka? Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Untuk menjawab permasalahan pertama, penulis menggunakan pendekatan sejarah melalui penelusuran atas proses pencalonan dari pemilu tahun 1955 hingga pemilu tahun 2014 dan pendekatan perundang-undangan melalui masing-masing peraturan perundangan yang digunakans ebagai landasan hukum penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, dalam menjawab permasalahan kedua maka akan digunakan pendeketan konseptual terkait Uji Publik. Pada bab pembahasan penulis akan membahas proses dan syarat apa saja yang digunakan dalam setiap periodesasi penyelenggaraan pemilu. Nyatanya, proses pencalonan menunjukkan kelemahan yang diantaranya adalah dominasi oleh partai politik khususnya dalam hal rekrutmen calon, serta tidak efektifnya mekanisme tanggapan dan masukan masyarakat atas Daftar Calon Sementara dalam proses pencalonan. Untuk mengatasinya, maka melalui skripsi ini penulis mengusulkan agar ada sebuah mekanisme Uji Publik dalam proses pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di pusat maupun daerah. Proses Uji Publik ini diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka memperkenalkan kualitas calon kepada pemilih