Perbandingan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyertaan Modal Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara Persero (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan tentang ketidakharmonisan antar putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Nomor 62/PUU-IX/2013, perbedaan kedua putusan ini terletak pada dasar pertimbangan hakim yaitu terkait penyertaan modal negara dalam Badan Usaha Milik Negara yang satu dengan yang lainnya tidak harmonis atau tidak sejalan. Berdasarkan ketidakharmonisan tersebut, skripsi ini mempunyai 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana Perbandingan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Nomor 62/PUU-IX/2013 Terkait Penyertaan Modal Negara dalam BUMN Persero?, 2. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahakamah Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Nomor 62/PUU-IX/2013 Sesuai Dengan Hukum Positif tentang Penyertaan Modal Oleh Negara Dalam BUMN? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Analitis (analytical approach), dan Pendekatan Kasus (case approach). Penulis membagi sumber hukum dalam penelitian hukum menjadi tiga, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini diperoleh penulis melalui teknik penelusuran bahan hukum dengan mengunjungi berbagai tempat yang menyediakan bahan hukum tersebut. Metode penafsiran yang dipilih dan akan digunakan oleh penulis adalah penafsiran gramatikal dan penafsiran sitematik. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan ke BUMN Persero bukanlah milik negara lagi, melainkan telah menjadi milik badan hukum atau BUMN Persero itu sendiri sehingga kekayaan BUMN Persero terpisah dari kekayaan negara, maka keuangan negara khususnya kekayaan negara bukanlah kekayaan BUMN Persero. Bahwa kedua putusan in memiliki karakter atau sudut pandang yang berbeda putusan MK nomor 77/PUU-IX/2011 berkarakter karakter hukum perusahaan, sedangkan putusan MK nomor 62/PUU-IX/2013 berkarakter hukum keuangan negara