Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pernyataan Pailit Terhadap Kekayaan Debitor Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Studi Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat)

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pernyataan Pailit terhadap Kekayaan Debitor di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia. Pilihan judul ini dilatar belakangi karena pada praktiknya, banyak kasus kepailitan yang mana harta pailitnya berada di luar wilayah Indonesia dan kurator sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit tersebut kesulitan untuk dapat menyita harta pailit yang berada di luar wilayah Indonesia itu. Contohnya pada penelitian ini adalah kepailitan PT. Sempati yang memiliki harta pailit yang berada di Singapura. Berdasarkan hal di atas, ditarik rumusan masalah : (1) Bagaimana pelaksanaan putusan pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor di luar wilayah Negara Republik Indonesia? (2) Hambatan apa saja yang dialami dalam eksekusi putusan pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor di luar wilayah Negara Republik Indonesia? (3) Apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam eksekusi putusan pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor di luar wilayah Negara Republik Indonesia? Karya tulis ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer berupa hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Ricardo & Partners Law Office dan data sekunder berupa Undang-Undang dan literatur buku dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dalam hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pada dasarnya eksekusi atau penyitaan harta pailit yang berada di Singapura tidak dapat dilakukan karena keberlakuan asas teritorial dan yurisdiksi dari Negara Singapura. Solusinya adalah dengan terjalinnya kesepakatan dan saling mengakui dari kedua negara dan hal tersebut harus bersifat resiprokal atau timbal balik. Untuk memperoleh pengakuan dan keinginan bagi Singapura untuk menjalin kesepakatan dengan Indonesia, Indonesia harus meningkatkan tingkat transparansinya terlebih dahulu, khususnya di bidang peradilan dan kepailitan, karena tingkat transparansi Indonesia masih rendah. Selain itu hambatan lain yang menghadapi adalah perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Singapura. Selanjutnya terdapat hambatan di luar dari kasus yang ada, yang dapat saja terjadi yaitu, itikad buruk debitor untuk mengeksekusi harta pailit yang berada di luar wilayah Indonesia secara pribadi. Untuk itu, solusinya sudah terdapat di dalam pasal 212, 213, dan 214 UU Nomor 37 Tahun 2004