Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Huruf B Angka 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Dalam Melaksanakan Tugas Pokok (Studi Di Komando Distrik Militer 0833 Kota Malang)

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang implementasi pasal 7 ayat 2 huruf b angka 9 Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok, penelitian di lakukan di wilayah territorial Komando Distrik Militer (Kodim) 0833 Kota Malang. Terkait dengan hal ini, tujuan penulis ingin mengidentifikasi, menganalisis dan mendeskripsikan serta mengetahui sebesar apa peran Tentara Nasional Indonesia terhadap pemerintahan daerah sesuai yang di amanatkan dalam pasal 7 ayat 2 huruf b angka 9 Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan kendala-kendala yang dialami oleh Tentara Nasional Indonesia dalam membantu tugas pemerintahan daerah. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami Tentara Nasional Indonesia khususnya membantu tugas Pemerintahan daerah, maka jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah jenis penilitian hukum empiris dengan melalui pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Kodim 0833 Kota Malang dengan data primer yang diperoleh dengan wawancara kepada staf territorial Kodim 0833 Kota Malang yang terlibat segala kegiatan Kodim dalam hal membantu tugas pemerintahan daerah. Sedangkan untuk data sekunder penulis memperoleh dari dokumen, arsip terkait dan dari Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan implementasi pasal 7 ayat 2 huruf b angka 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok, secara tidak disadari pemerintah daerah sangat membutuhkan bantuan dan kemampuan dari Tentara nasional Indonesia diantaranya untuk menangani masalah yang sedang dihadapi membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infrastruktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal , diluar itu peran Tentara Nasional Indonesia terhadap pemerintah daerah sangat besar mencakup menjaga kesejahteraan masyarakat daerah dalam hal pendidikan, kesehatan dan keamanan daerah, akan tetapi dalam implementasinya penulis menemukan berbagai kendala yang dihadapi oleh Tentara Nasional Indonesia dalam membantu tugas pemerintahan daerah diantaranya kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam memanfaatkan bantuan dari Tentara Nasional Indonesia, minimnya peralatan atau alat utama sistim senjata/alutsista yang dimanfaatkan, serta khusus dalam hal menangani bencana alam, terdapat ketidak sinkronan antara Undang-Undang dan realita di lapanga