Pelaksanaan Pasal 6 Huruf (D) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Terkait Pembaharuan Kartu Keluarga

Dengan jumlah penduduk mencapai 863,900 jiwa pada tahun 2013 di Kabupaten Ponorogo dan sejak diberlakukannya penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, telah terjadi model pemerintahan dari semula sentralisasi menjadi desentralisasi. Mengharuskan setiap pemerintahan daerah untuk melakukan tugas terutama dalam pendaftaran dan pencatatan sipil khususnya mengenai Kartu Keluarga. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana terjadi perubahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2011. Kepemilikan dokumen tersebut menjadi sangat penting bagi setiap orang. Dengan adanya pasal 7 mengharuskan instansi melakukan pencatatan serta pendataan terhadap penduduk di Kabupaten Ponorogo. Namun, faktanya masih terdapat masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan terutama dokumen terkait Kartu Keluarga. Hal ini berdasarkan jumlah kartu keluarga di salah satu desa di Ponorogo yakni Desa Siwalan Kecamatan Mlarak. Dengan jumlah penduduk, 2,542, sedangkan jumlah Kartu Keluarga yang tercetak hanya 1,257, selain itu Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo dengan jumlah penduduk 4,637, sedangkan jumlah Kartu Keluarga yang ada 2,308 dan Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman dengan jumlah penduduk 4,418, sedangkan Kartu Keluarga yang tercetak 2,237. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan antara penerapan yang telah diatur sesuai normatif dengan implementasi sosial di masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas, terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini diantaranya yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan pasal 6 huruf (d) dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan terkait Pembaharuan Kartu Keluarga? 2. Hambatan pelaksanaan pasal 6 huruf (d) dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan terkait Pembaharuan Kartu Keluarga. ix 3. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pasal 6 huruf (d) dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan terkait Pembaharuan Kartu Keluarga. Berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan dalam hal Pembaharuan Kartu Keluarga di Kabupaten Ponorogo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo memiliki kewenangan melaksanakan program Pembaharuan Kartu Keluarga. Dengan adanya pendelegasian wewenang Pembaharuan Kartu Keluarga menimbulkan akibat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo diantaranya adalah adanya penambahan Sumber Daya Manusia, Hambatan yang banyak terjadi dalam pelaksanaan pasal 6 huruf d yaitu Kurangnya kesadaran dari masyarakat atau Apatis, Tingkat pendidikan yang belum optimal, Kurangnya pegawai kependudukan dan pencatatan sipil untuk progam sosialisasi, Upaya dalam mengatasi masalah sosialisasi adalah: Mendatangi langsung kepada masyarakat atau warga Kabupaten Ponorogo, Mengadakan pelatihan kepada perangkat desa tentang identitas kartu keluarga, Mengadakan sosialisasi langsung kepada warga desa atau kelurahan setempat yang dilakukan oleh pihak dinas, mengoptimalkan pencarian data warga setempat yang berada wilayah yang sulit dijangka