Terobosan Hukum (Rule Breaking) Dalam Menciptakan Putusan Yang Berkeadilan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013)

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan tentang masih banyaknya para hakim yang memiliki pandangan legal-postivism, yang hanya memandang hukum sebatas peraturan perundang-undangan, tanpa mau menggali lebih dalam makna dari suatu peraturan tersebut dalam menangani suatu perkara, khususnya dalam perkara korupsi. Masih banyaknya putusan dalam kasus korupsi yang tidak mampu memberikan efek jera bagi para pelaku menjadikan kejahatan korupsi ini tetap terjadi dan terus bertambah jumlah kasusnya setiap tahun. Karena hal tersebut dibutuhkan seorang hakim yang memiliki pandangan progresif yang mampu membuat suatu terobosan dalam putusannya namun tetap berpegang pada peraturan yang ada, di mana tujuan dibuatnya suatu terobosan tersebut adalah untuk membuat jera para pelaku korupsi sehingga nantinya kejahatan korupsi tidak terjadi lagi dan juga hakim mampu menciptakan suatu putusan yang adil. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, skripsi ini mempunyai 2 rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimanakah bentuk terobosan hukum (Rule Breaking) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013?, 2. Apakah terobosan hukum (Rule Breaking) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013 sudah mencerminkan rasa keadilan? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penulis menggunakan pendekatan Pendekatan Kasus (Case Approach). Penulis membagi sumber hukum dalam penelitian hukum menjadi tiga, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini diperoleh penulis melalui teknik penelusuran bahan hukum dengan mengunjungi berbagai tempat yang menyediakan bahan hukum tersebut. Metode penafsiran yang dipilih dan akan digunakan oleh penulis adalah interpretasi teleologis atau sosiologis. Hasil dari penelitian penulis menunjukan bahwa terdapat dua bentuk terobosan hukum (Rule Breaking) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013, yakni yang pertama, hakim tidak lagi menerapkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tetapi menerapkan pasal 12 a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999. Yang kedua Hakim juga menerapkan pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Kedua bentuk terobosan hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 tersebut mampu menciptakan suatu putusan yang tidak hanya memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga dapat dikatakan sebagai suatu putusan yang berkeadilan