Keabsahanperkawinan Yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kekaburan hukum mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan yang tidak diatur secara jelas pada Undang-undang Perkawinan. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana keabsahan Perkawian Yang Tidak Dicatatkan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010? (2) Apa akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan ? Penulisan karya tulis ini menggunakan penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang- undangan, pendekatan konsep serta dengan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan baik pada Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah sah secara hukum agama, karena dalam putusan tersebut disebutkan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah faktor yang menentukan sahnya perkawinan, tetapi pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan aturan perundang-undangan, dan perkawinan tersebut memiliki akibat hukum sama halnya dengan perkawinan yang dicatatkan pada umumnya terhadap status kedudukan istri maupun suami, kedudukan anak, dan harta bersama (Gono-Gini) dalam perkawinan tersebut