Tinjauan Yuridis Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Melengkapi Berkas Perkara Dengan Melakukan Pemeriksaan Tambahan

Skripsi ini mengangkat permasalahan tentang Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Melengkapi Berkas Perkara dengan Melakukan Pemeriksaan Tambahan. Hal tersebut dilatar belakangi bahwa dalam prapenuntutan tidak ditentukan batas berapa kali penyerahan berkas perkara secara timbal balik dari penyidik pada penuntut umum dan sebaliknya. Bila penyidik menyatakan penyidikannya telah optimal, penuntut umum dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, agar berkas perkara dapat dilengkapi sehingga layak dilimpahkan ke Pengadilan. Namun terdapat kekaburan norma mengenai pengaturan pemeriksaan tambahan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pengaturan tugas dan wewenang Jaksa melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan dalam hukum acara pidana Indonesia? (2) Bagaimana implikasi yuridis terhadap suatu perkara yang dilakukan tindakan pemeriksaan tambahan? Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendektatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan diatas, yaitu terdapat kekaburan norma mengenai pengaturan pemeriksaaan tambahan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemeriksaan tambahan tidak mengatur pengertian pemeriksaan tambahan, tidak mengatur apa yang termasuk berkas perkara tertentu, tidak mengatur perkara-perkara apa yang dapat dilakukan pemeriksaan tambahan, tidak mengatur batasan perkara yang termasuk sulit pembuktiannya, dapat meresahkan masyarakat, atau dapat membahayakan keselamatan negara. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan keragu-raguan bagi jaksa penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan tambahan. Implikasi yuridis terhadap perkara yang dilakukan pemeriksaan tambahan adalah bila penuntut umum berpendapat berkas perkara dapat dilengkapi, maka segera disusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan. Namun bila berkas perkara tetap tidak dapat dilengkapi, maka dilakukan penghentian penuntutan