Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Skala Kecil Perluasan Area Perlindungan Situs Candi Kedaton/Sumur Upas Di Kabupaten Mojokerto

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Perluasan Area Perlindungan Situs Cagar Budaya. Pengadaan tanah skala kecil diatur Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2014 jo Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012. Merujuk pada peraturan tersebut ada beberapa pilihan prosedur untuk melaksanakan pengadaan tanah skala kecil, sehingga prosedur yang bagaimanakah yang dilalui oleh BPCB selaku instansi yang memerlukan tanah pada pengadaan tanah untuk perluasan area perlindungan situs Candi Kedaton/Sumur Upas tersebut. Rumusan masalah berdasarkan hal tersebut di atas adalah (1) Bagaimana prosedur pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan skala kecil Perluasan Area Perlindungan Situs Candi Kedaton/Sumur Upas Di Kabupaten Mojokerto? (2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan skala kecil Perluasan Area Perlindungan Situs Candi Kedaton/Sumur Upas Di Kabupaten Mojokerto dan bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di Kabupaten Mojokerto, dikarenakan pada lokasi tersebut merupakan tempat dimana banyak terjadinya pengadaan tanah demi pembangunan untuk kepentingan umum dalam skala kecil yang dilakukan untuk pembangunan cagar budaya. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data primer adalah Wawancara mendalam, sedangkan teknik untuk mendapatkan data sekunder adalah teknik dokumentasi. Cara untuk menganalisis data primer adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif sedangkan cara untuk menganalisis data sekunder adalah dengan menggunakan analisis logis normatif. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode di atas, penulis memperoleh hasil bahwa prosedur dari pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan area perlindungan situs Candi Kedaton/Sumur Upas terdiri dari 4 tahap yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Pada pelaksanaan pengadaan tanah tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah dikarenakan pembangunan bangunan atap pelindung dilaksanakan sebelum selesainya proses pengadaan tanah. Kendala-kendala yang menghambat terlaksananya pelaksanaan pengadaan tanah tersebut adalah keterbatasan dana, pelaksanaan dari pengadaan tanah tidak terealisasi seluruhnya, Letter C sebagai bukti kepemilikan tanah, SP2LP, Pertimbangan Teknis BPN dan Surat Keputusan Gubernur terlambat dikabulkan, serta turunnya kepercayaan dari masyarakat