Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya potensi pertambangan mineral yang ada di wilayah Kabupaten Malang selatan. Melimpahnya potensi pertambangan mineral di Kabupeten Malang, membuat dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Perlunya pengawasan dari dinas terkait seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Pertanahan Nasional, Bagian Hukum serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang sebagai dinas/badan yang melakukan pengawasan dan memberikan masukan terhadap implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2012. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah : (1). Bagaimana hambatan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara terkait dengan pengawasan oleh dinas terkait? (2).Bagaimana upaya dinas terkait dalam mengatasi hambatan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara? Kemudian penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data hukum primer dan sekunder yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, dimana teknik data yang digunakan berasal dari hasil wawancara serta kuisioner yang didapatkan dari responden di lokasi penelitian yang telah ditentukan yaitu tentang hambatan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara dimana penelitian ini lebih memfokuskan diri pada pengawasan dinas terkait. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengawasan sebagaimana yang di atur dalam pasal 104-106 Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tidak secara jelas ditunjuk dinas mana yang melakukan pengawasan, tetapi Dinas ESDM Kabupaten Malang sebagai dinas yang mengusulkan pembentukan Perda tersebut maka dinas ESDM Kabupaten Malanglah yang melakukan pengawasan. Peran dinas-dinas terkait lain sebagai dinas yang memberikan rekomendasi sebelum keluarnya ijin usaha pertambangan di Kabupaten Malang. Hambatan yang timbul dari pengawasan tersebut adalah setelah keluarnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa urusan di bidang energi dan sumber daya mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi saja. Pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Perda Kabupaten Malang terdapat hambatan implementasinya dalam hal pengawasan oleh dinas terkait terdiri atas factor internal dan eksternal yang mempengaruhinya yaitu : Faktor internal pengawasan oleh Dinas ESDM Kabupaten Malang (1). Jumlah pegawai dengan latar belakang teknis tambang dan geologi sedikit, (2). Kabupaten Malang tidak memiliki inspektur tambang, sedangkan faktor eksternal adalah (1). Peraturan turunan dari Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara belum ada, (2). Kurangnya koordinasi antar dinas/badan/bagian untuk melakukan pengawasan di bidang pertambangan, (3). Masyarakat yang tidak tahu adanya Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diatas maka perlu adanya kordinasi lebih lanjut antara dinas-dinas terkait sehingga mempermudah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ESDM sebagai dinas teknis yang melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan di Kabupaten Malang