Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1997 Jo.Inomor 15 Tahun 1997 Danlnomor 1 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rss Dan Rs (Analisis Atas Terjadinya Kekaburan Hukum )

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan berupa kekaburan hukum dalam Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahunk1997 jo. Nomorb15 Tahun 1997 dan Nomor 1bTahun 1998 tentang PemberianbHak Milik Atas Tanah untukmRumah Sangat Sederhana (RSS) danmRumah Sederhana (RS). Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh karena dalam Undang-Undang terutama Undang-Undang Pokok Agraria tidak secara tegas mengatur peningkatan hak atas tanah untuk RSS (Rumah Sangat Sederhana) dan RS (Rumah Sederhana), begitu pula dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang lain mengenai Hak Guna Bangunan, Pendaftaran Tanah serta Perumahan dan Permukiman. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Mengapa terjadi kekaburan hukum dalam Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahunk1997 jo. Nomorb15 Tahun 1997 dan Nomor 1 Tahun 1998? (2) Bagaimana upaya hukum yang dapat diambil guna mengatasi kekaburan hukum dalam Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahunk1997 jo. Nomorb15 Tahun 1997 dan Nomor 1 Tahun 1998? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi yaitu interpretasi sistematis dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau perundang-undangan sejenis sesuai dengan sistematika atau urutan jenjang dari suatu peraturan perundang-undangan yang dibahas. Teknik interpretasi sistematis digunakan untuk mengetahui kekaburan hukum yang terjadi dalam suatu sistematika peraturan perundang-undangan. Kemudian berdasarkan kekaburan hukum tersebut penulis menggunakan teknik interpretasi ekstensif terhadap peraturan perundang-undangan bersangkutan menemukan upaya hukum yang dapat diambil guna mengatasi kekaburan hukum tersebut dengan juga bercermin kepada teknik penafsiran hukum oleh hakim dalam putusan pengadilan terhadap kasus serupa terdahulu. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kekaburan hukum dalam Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahunk1997 jo. Nomorb15 Tahun 1997 dan Nomor 1bTahun 1998 tentang PemberianbHak Milik Atas Tanah untukmRumah Sangat Sederhana (RSS) danmRumah Sederhana (RS) terjadi karena Undang-Undang terutama Undang-Undang Pokok Agraria tidak secara tegas mengatur peningkatan hak atas tanah untuk RSS (Rumah Sangat Sederhana) dan RS (Rumah Sederhana), 11 begitu pula dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang lain mengenai Hak Guna Bangunan, Pendaftaran Tanah serta Perumahan dan Permukiman. Kekaburan hukum lain dapat ditemukan juga apabila melihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 2169 K/Pdt/2008 atas perkara perdata kasasi antara Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) Alhamarhum Marsidi Wirjoatmodjo yang kemudian kedudukannya diganti oleh istri dan anak-anaknya, Rantimah, Agung Supriyadi, Sunanik, Endang Sri Purwati dan Muhadi melawan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) Supartinah. Dalam kasus ini dikronologiskan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) Alhamarhum Marsidi Wirjoatmodjo berbuat curang dan melakukan perbuatan melawan hukum dengan memalsukan Surat Keterangan Waris untuk membalik nama sertifikat Hak Guna Bangunan dan meningkatkan status haknya menjadi Hak Milik yang dahulu diatasnamakan pada Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) Supartinah tanpa sepengetahuan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) Supartinah. Keputusan Mahkamah Agung yang tercantum dalam amar putusan yang menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 629 seluas 3.740 m² a.n Marsidi Wirjoatmodjo, beserta Sertifikat-Sertifikat Pemisahan dan/atau Pemecahannya, adalah mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dapat dibenarkan. Putusan Mahkamah Agung tersebut mengandung unsur rechtverwerking yang apabila seseorang mendiamkan/tidak memelihara/meninggalkan tanahnya dalam beberapa jangka waktu tertentu, maka seseorang tersebut dapat dianggap telah melepaskan hak atas tanahnya dan orang yang beritikad baik menguasai tanah tersebut berhak sebagai pemegang hak atas tanahnya. Karena di dalam putusan dijelaskan bahwa sampai pada saat ini Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) Supartinah masih menempati rumah yang berdiri di atas tanah objek sengketa