Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dewasa ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dihari yang sama dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menganalisis politik hukum pembentukan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 serta implikasi yuridis dari pembentukan Perpu Nomor 1 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan sejarah (historical approach). Teknis analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yakni mengumpulkan data, yang kemudian diuraikan, dikaji, dan dianalisis untuk mencari permasalahan masalah berdasarkan kejelasan mengenai kenyataan yang kemudian dihubungkan dengan teori dan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa politik hukum pembentukan Perpu Pilkada adalah untuk mengembalikan pelaksanaan Pilkada yang tidak langsung menjadi langsung, serta melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Pilkada langsung yang selama ini dilaksanakan di Indonesia yang dinilai masih banyak kekurangan di dalam pelaksanaanya. Implikasi yuridis dari pembentukan Perpu Pilkada adalah dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014, serta disahkannya Perpu Pilkada menjadi undang undang. Pembentukan Perpu merupakan suatu kewenangan mutlak yang dimiliki oleh presiden sehingga penulis mengusulkan seyogyanya Presiden menganalis dengan baik terkait hal ikhwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar dikeluarkannya Perpu dengan objektif, meskipun di dalamnya pasti terdapat subjektivitas Presiden dalam memandang masalah tersebut. Dalam memberikan persetujuan terhadap Perpu yang telah dibentuk oleh Presiden, penulis menyarankan agar DPR yang dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menolak atau menerima Perpu melakukan kajian yang mendalam terhadap Perpu tersebut, sehingga hasilnya diharapkan dapat membawa kebermanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia