Optimalisasi Hak Dan Wewenang Pemerintah Kabupaten Dalam Memungut Retribusi Usaha Perikanan Di Kabupaten Gresik (Studi Di Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Gresik)

Pada skripsi ini, penulis menganalisis mengenai optimalisasi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menarik retribusi usaha perikanan. Retribusi usaha perikanan yang ditarik dinelayan serta retribusi yang ditarik di Tempat Pelalangan Ikan (TPI). Penarikan yang dilakukan dinelayan sebanyak Rp. 2.000 setiap harinya. Sedangkan penarikan TPI sebanyak 2.5% yang diambil dari pembeli dan penjual. Akan tetapi pemerintah belum dapat menarik dengan optimal disebabkan adanya permasalahan. Salah satunya ada permainan dilevel tengkulak dan tidak ditarik sungguh-sungguh oleh pemerintah. Sedangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik sudah mengatur bahwa Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik harus melakukan penegakan hukum di wiliyah pesisir, salah satunya penarikan retribusi kepada nelayan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha mengatur mengenai penarikan retribusi TPI yang sebesar 2,5% kepada pembeli dan penjual. Akan tetapi retribusi yang didapatkan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik belum memenuhi target. Berdasarkan latar belakang diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimana tindakan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya penarikan retribusi usaha perikanan? Apa hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengoptimalisasi penarikan retribusi usaha perikanan di Kabupaten Gresik? dan Bagaimana solusi yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengoptimalisasikan penarikan retribusi usaha perikanan di Kabupaten Gresik