Implementasi Pasal 3 Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Studi Di Dinas Pendapatan Kota Kediri)

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Implementasi Pasal 3 Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Kota Kediri. Latar belakang pemilihan tema ini adalah Ketidaksesuaian antara das sein dan das sollen dalam penerapan sistem pemungutan pajak restoran di Kota Kediri. pemungutan Pajak Restoran di Kota Kediri belum sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran. Penetapan Pajak Restoran Kota Kediri yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Kediri seharusnya menggunakan self assessment system atau sistem penghitungan sendiri. Namun dalam pra survei yang dilakukan penulis terdapat restoran yang penetapan pajaknya masih secara official assessment system. Sementara pajak daerah lain seperti Pajak Hiburan dan Pajak Hotel telah sepenuhnya menggunakan self assessment system. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pasal 3 Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran terkait penerapan sistem self assessment dan untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang mendasarkan penelitian pada peraturanperaturan yang berlaku dan juga dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya di lapangan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang didapatkan dengan cara wawancara dan observasi di Dinas Pendapatan Kota Kediri dan wajib pajak restoran di Kota Kediri. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi pasal 3 Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 belum optimal dimana pemungutan pajak restoran tidak sepenuhnya menggunakan self assessment, namun juga terdapat pemugutan menggunakan official assessment. Penerapan self assessment system dalam penetapan pajak restoran oleh mengalami beberapa hambatan seperti kurangnya pemahaman wajib pajak restoran, kesadaran wajib pajak, kepatuhan dan kejujuran wajib pajak, tidak adanya tim pemeriksa, sanksi yang masih lemah dan kurang efektifnya penyuluhan. Upaya yang dilakukan diantaranya ialah pendataan rutin, pengawasan terhadap wajib pajak, penetapan official assessment system menjadi self assessment system, meningkatkan pembinaan dan penyuluhan