Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim pengawas kepailitan dalammengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya yang sering mendapatkan hambatan dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkanhaltersebut di atas, karyatulisinibertujuanuntuk: 1. Untuk mengetahui dan menganalisa sejauhmana pelaksanaan tugas hakim pengawas dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya. 2. Untukmengetahuidanmenganalisahambatanapasaja yang dihadapioleh hakim pengawasdalammengawasipengurusandanpemberesanhartapailit di PengadilanNiaga Surabaya. 3. Untukmengetahuidanmenganalisaupayaapasaja yang dilakukanoleh hakim pe...
Pada skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan tugas pegawai negeri sipil sebagai wakil atau kuasa h...
Penghibahan merupakan perjanjian yang menurut pasal 1666 KUH Perdata tidak dapat dibatalkan maupun ...
Pada skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan tugas pegawai negeri sipil sebagai wakil atau kuasa h...
Surat Persetujuan Berlayar merupakan salah satu dokumen penting dan wajib yang harus dimiliki oleh s...
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait dengan tanah dan bangunan yang tidak diketa...
Prasarana Sarana dan Utilitas Umum merupakan salah satu syarat yang harus dilengkapi dalam pengemba...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan tentang pengabaian barang bukti surat oleh hakim ...
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran deskriptif tentang hak dan kewajiban timbal bali...
Perkembang dalam tingkat kelahiran serta pertumbuhan penduduk yang berada di negara Indonesia khusus...
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran deskriptif tentang hak dan kewajiban timbal bali...
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Pembuktian Sebagai Upaya Hakim Untuk Menyusun...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Pelaksanaan Tugas PNS Sebagai Wakil Atau ...
Meningkatnya kebutuhan akan tanah namun ketersediaan lahan yang terbatas untuk pembangunan seperti r...
Pada skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan tugas pegawai negeri sipil sebagai wakil atau kuasa h...
Pada skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan tugas pegawai negeri sipil sebagai wakil atau kuasa h...
Pada skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan tugas pegawai negeri sipil sebagai wakil atau kuasa h...
Penghibahan merupakan perjanjian yang menurut pasal 1666 KUH Perdata tidak dapat dibatalkan maupun ...
Pada skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan tugas pegawai negeri sipil sebagai wakil atau kuasa h...
Surat Persetujuan Berlayar merupakan salah satu dokumen penting dan wajib yang harus dimiliki oleh s...
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait dengan tanah dan bangunan yang tidak diketa...
Prasarana Sarana dan Utilitas Umum merupakan salah satu syarat yang harus dilengkapi dalam pengemba...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan tentang pengabaian barang bukti surat oleh hakim ...
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran deskriptif tentang hak dan kewajiban timbal bali...
Perkembang dalam tingkat kelahiran serta pertumbuhan penduduk yang berada di negara Indonesia khusus...
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran deskriptif tentang hak dan kewajiban timbal bali...
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Pembuktian Sebagai Upaya Hakim Untuk Menyusun...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Pelaksanaan Tugas PNS Sebagai Wakil Atau ...
Meningkatnya kebutuhan akan tanah namun ketersediaan lahan yang terbatas untuk pembangunan seperti r...
Pada skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan tugas pegawai negeri sipil sebagai wakil atau kuasa h...
Pada skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan tugas pegawai negeri sipil sebagai wakil atau kuasa h...
Pada skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan tugas pegawai negeri sipil sebagai wakil atau kuasa h...
Penghibahan merupakan perjanjian yang menurut pasal 1666 KUH Perdata tidak dapat dibatalkan maupun ...
Pada skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan tugas pegawai negeri sipil sebagai wakil atau kuasa h...