Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Berat Ringannya Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas,

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Berat Ringannya Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh impor barang bukan baru telah dilarang oleh pemerintah, kenyataannya masih banyak oknum-oknum yang melakukan penyelundupan barang bukan baru, seperti menyelundupkan impor pakaian bekas. penyelundupan impor pakian bekas membawa dampak negative yang luas, namun sanksi pemidanaan yang dijatuhakan oleh hakim untuk tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas rata-rata sanksi pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Disatu sisi penyelundupan impor pakaian bekas setiap tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) apa yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas? (2) apakah penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan? Kemudian penulis karya tulis ini menggunakan metode yuridis normative dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dasar yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pemidanaan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, selain itu dasar yang meringankan karena terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, terdakwa sopan dipersidangan, dan terdakwa belum pernah dihukum, sedangkan dasar yang memberatkan perbuatan para terdakwa dapat menurunkan martabat bangsa dan Negara Indonesia, perbuatan para terdakwa dapat menghancurkan produksi garmen atau tekstil dalam negeri, perbuatan terdakwa telah merugikan negara secara immaterial yaitu mengakibatkan industri di dalam negeri menurun produksinya sehingga lapangan kerja bekurang dan semakin banyak pengangguran, perbuatan terdakwa berpotensi merugikan keuangan negara melihat dasar pemberat tersebut seharusnya hakim memberikan sanksi pidana yang lebih berta. Sedangkan penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan tidak sesuai karena tindak pidana penyelundupan impor pakian bekas tiap tahun mengalami peningkatan