Tanggungjawab Negara Indonesia Terhadap Deforestasi Hutan Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati

Skripsi ini meneliti mengenai Tanggungjawab Indonesia terhadap deforestasi hutan yang diteliti berdasarkan Konvensi Perseriktan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati. Deforestasi adalah ssuatu keadaan dimana hutan terus berkurang karena adanya pengerusakan. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah hutan yang besar sehingga di sebut sebagai “paruparu dunia”, namun dewasa ini hutan Indonesia terus menerus mengalami deforestasi sehingga banyak hutan Indonesia yang berkurang. Indonesia adalah salah satu peserta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Kenekaragaman Hayati (UNCBD) yang telah meratifikasi konvensi ini ke dalam Undang-Undang Nasionalnya yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Kenekaragaman Hayati. ratifikasi konvensi itu membuat Indonesia memiliki sejumlah tanggungjwab yang harus dilakukan, yaitu melindungi kenekaragaman hayati dalam fokus deforestasi hutan. Indonesia juga memiliki kewajiban yaitu membuat Undang-Undang pelaksana dari Undang-Undang ratifikasi konvensi, namun sampai saat ini belum dibuat Undang-Undang pelaksana tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif , dengan pendekatan Conseptual Approach dan Statute Approach, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah perbedaan berkenaan dengan perlindungan Lingkungan Hidup dalam hal ini deforestasi hutan antara Konveni UNCBD dengan hukum positif Indonesia. Terdapat pula konflik yuridis yaitu UNCBD menganut hak berdaulat atas lingkungan, namun hukum positif Indonesia menganut kedaulatan atas lingkungan hidup. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki sejumlah kewajiban sebagai akibat dari ratifikasi konvensi UNCBD, salah satunya yaitu membuat Undang- Undang pelaksana. Maka dalam hasil penelitian, disisipkan contoh undangundang ratifikasi yang telah memiliki undang-undang pelaksana yaitu Undang- Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvesi Tokyo1963, Konvensi The Hague 1970, Dan Konvensi Montreal 1971 dengan Undang-Undang pelaksana nya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah terdapat beberapa perbedaan konsep perlindungan antara UNCBD dengan hukum Positif Indonesia. Indonesia masih belum melaksankan kewajibannya untuk membuat undang-undang pelaksana ratifikasi konvensi UNCBD sesuai dengan ketentuan dalam konvensi UNCBD