Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tentang Pembatalan Perkawinan

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tentang Pembatalan Perkawinan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1723/Pdt.G/2009/PA.Dpk tentang pembatalan perkawinan dikarenakan antara pemohon dan termohon saudara seibu. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah akibat hukum putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara studikepustakaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup kuat untuk mendukung analisis dalam penelitian ini serta dengan menghimpun bahan hukum dari literatur dan peraturan perundang-undangan, yang kemudian dikaji lebih lanjut sesuai dengan permasalahan yang ada agar diperoleh pemecahan yang jelas. Bahan hukum yang kemudian diperoleh, dikumpulkan dan dipelajari serta dikutip dari berbagai sumber seperti literatur, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, makalah yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang penulis angkat. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa keputusan majelis hakim pada putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1723/Pdt.G/2009/PA.Dpk tidak secara otomatis membatalkan perkawinan tersebut dikarenakan Pemohon tidak meminta perkawinan tersebut dibatalkan, namun meminta ikrar talak. Untuk dapat menentukan perkawinan tersebut batal atau tidak, Pemohon harus mengajukan permohonan kembali kepada Pengadilan Agama yang isinya mengenai pembatalan perkawinan. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan terdiri dari 3 (tiga) yaitu : (1) akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status anak, anak yang dilahirkan dapat dikatakan sebagai anak yang sah. Seorang anak yang dilahirkan selama seratus delapan puluh hari (180 hari) atau enam bulan (6 bulan) masih disebut sebagai anak sah jika dilahirkan dalam perkawinan yang sah meskipun perkawinannya tersebut pada akhirnya batal demi hukum. Lamanya tersebut telah disebutkan dalam Fikih dan Hukum Perdata.(2) akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap harta bersama, dalam hal suami istri beritikad baik dilakukan sebagaimana pembagian harta bersama akibat perceraian yakni masing-masing mantan suami dan mantan istri mendapat seperdua dari harta bersama. Namun apabila salah satu pihak ada yang tidak beritikad baik, maka pada pihak yang tidak beritikad baik dapat dibebani biaya, ganti rugi, dan bunga. Apabila sebelumnyaperkawinan dilangsungkan tanpa adanya perjanjian perkawinan, maka pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan hanya berlaku apabila harta perkawinan tersebut menguntungkan pihak yang beritikad baik. (3) akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap bekas suami atau istri, dalam pembatalan perkawinan tidak dimungkinkan untuk dilakukan rujuk namun apabila mereka ingin kembali harus dengan akad nikah baru. Dilihat dari segi penyebab batalnya perkawinan, apabila perkawinan itu batal karena melanggar syarat-syarat perkawinan berupa larangan menikah untuk selama-lamanya maka mereka tidak dapat menikah kembali meskipun berkehendak