Pertanggungjawaban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi ketika ada suatu pemberitaan yang dibuat dan dipublikasikan secara umum oleh pers yang mengandung unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik terhadap orang yang diberitakan tersebut, maka pers ini dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana akibat substansi berita tersebut. Dilihat dari perspektif sejarah hukum pers, ternyata pertanggungjawaban pidana terhadap pers ini sudah digunakan sejak zaman sebelum Indonesia merdeka dan hingga saat ini pertanggungjawaban pidana inipun masih digunakan terhadap pers yang melakukan delik pers dalam hal ini melakukan pencemaran nama baik. Namun, hingga pada saat ini di zaman reformasi, terdapat suatu permasalahan karena terdapatnya perbedaan atau ketidaksamaan penafsiran pertanggungjawaban pidana terhadap pers yang melakukan delik pers dalam hal ini pencemaran nama baik. Berdasarkan sejarah hukum pers, secara umum pers memiliki 4 sistem pertanggungjawaban pidana, yaitu berdasarkan pada KUHP yaitu berdasarkan kesalahan (schuld) dan sistem penyertaan (deelneming), sistem bertangga (stair system), dan sistem air terjun (waterfall system). Sehingga pada saat terjadi kasus pers akibat dari substansi berita yang telah dimuat, terdapat perbedaan atau ketidaksamaan dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pers. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimanakah konsep pertanggungjawaban pidana pers yang melakukan pencemaran nama baik dalam perspektif sejarah hukum pers? (2) Apakah keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan pengecualian pertanggungjawaban pidana dalam aktivitas jurnalistik? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan sejarah (historical approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan interpretasi sistematis dan gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dalam perspektif sejarah hukum pers sebelum orde lama memiliki pertanggungjawaban pidana dengan sistem penyertaan dan juga memiliki sistem pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual responsiblity (pertanggungjawaban individu). Pada saat memasuki era orde lama menggunakan sistem pertanggungjawaban pidana menurut KUHP keturunan Kolonial Belanda yaitu berdasarkan kesalahan (schuld) dan sistem penyertaan (deelneming), kemudian pada saat orde baru lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 viii tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers dan setelah itu lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang memiliki sistem pertanggungjawaban pidana stair system (sistem bertangga) dan juga waterfall system (sistem air terjun). Setelah orde baru masuk ke era orde reformasi hingga saat ini yang melahirkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang berlaku hingga saat ini. UU Pers baru ini memiliki sistem pertanggungjawaban pidana dimana seorang penanggungjawab yang dicantumkan dalam suatu pemberitaan tersebut yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana (Pasal 12 UU Pers). Namun dengan adanya Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 ini serta lahirnya Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan ditambah dengan adanya KUHP, menimbulkan suatu permasalahan dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pers. Berdasarkan kasus-kasus pers yang telah terjadi, terdapat penggunaan sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP dan ada juga Majelis Hakim dalam menangani perkara Pers menggunakan sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dan UU Pers ini bukanlah merupakan pengecualian dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pers yang melakukan delik pers dalam hal ini melakukan pencemaran nama baik. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 12 UU Pers menjelaskan bahwa “Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”