Penetapan Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas Oleh Bank Indonesia Berdasarkan Pasal 33 Uud 1945

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Penetapan Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas Oleh Bank Indonesia Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi adanya pelanggaran kebijakan penetapan sistem nilai tukar mengambang bebas oleh bank Indonesia terhadap pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa perekonomian disusun berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah pertimbangan penetapan sistem nilai tukar mengambang bebas oleh Bank Indonesia? (2) Apakah penetapan sistem nilai tukar mengambang bebas oleh Bank Indonesia sesuai konstitusi bangsa yaitu pasal 33 UUD 1945? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis, dan pendekatan sejarah. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yakni mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan mengenai sistem nilai tukar menggambang bebas oleh bank Indonesia. kemudian membaca, memetakan dan menyusun bahan-bahan tersebut ke dalam suatu kerangka metodis yang padu. Seluruh bahan yang berhasil dikumpulkan dalam studi kepustakaan atas bahan hukum, selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan yuridis normatif, dengan langkah-langkah kategorisasi dan intepretasi. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dalam sejarahnya ternyata Bank Indonesia pernah melakukan suatu kebijakan moneter yang melanggar konstitusi. Hal itu terkait perubahan sistem nilai tukar mengambang terkendali diubah menjadi sistem nilai tukar mengambang bebas. Pelaksanaan dari sistem nilai tukar mengambang bebas ini sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Penjelasan pasal ini kemudian selaras dengan yang dijabarkan dalam Putusan MK No. Perkara 002/PUU-I/2003 terkait UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Putusan MK tersebut menjelaskan bahwa perekonomian yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak tidak dapat diserahkan pada mekanisme pasar, perseorangan dan swasta. Banyak hal yang mempengaruhi alasan perubahan sistem nilai tukar suatu negara antara lain transaksi ekspor-impor, konsumsi, investasi,serta pendapatan dan belanja negara. Faktor-faktor ekonomi inilah yang kemudian tidak dapat dipisahkan dalam sistem ekonomi dan memaksa kebijakan perubahan sistem nilai tukar mengambang bebas terkendali diubah menjadi sistem nilai tukar mengambang bebas