Pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung Iii Majelis Utama Desa Pakraman (Mudp) Terkait Kedudukan Perempuan Hindu Bali Sebagai Ahli Waris (Studi Di Desa Pakraman Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Ka

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalah terkait masalah yang terjadi mengenai pelaksanaan keputusan pesamuhan agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) terkait Kedudukan Perempuan Hindu Bali sebagai Ahli Waris, Tema ini diangkat dikarenakan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman, masih belum seluruh masyarakat Bali mengetahui Keputusan ini. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana Pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) terkait Kedudukan Perempuan Hindu Bali Sebagai Ahli Waris? (2) Apa hambatan dan upaya yang dihadapi dalam pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) terkait Kedudukan perempuan Hindu sebagai ahli waris? Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan tentangPelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) terkait kedudukan perempuan Hindu Bali sebagai ahli waris dilihat baik dari segi substansi, struktur, maupun kultur masih jauh dari kata efektif pelaksanaannya itu disebabkan adanya faktor-faktor penghambat yaitu hambatan yang terkait dengan substansi ialah keputusan ini masih bersifat pasif dan kurang aplikatif. Hambatan yang terkait dengan struktur ialah dikarenakan masih terjadi kekurangan dana untuk mensosialisasikan hasil dari Keputusan, dan masih ada pro dan kontra antara anggota yang tergabung dalam Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali. Hambatan yang terkait dengan kultur hukum dimanadikarenakan masyarakat masih tetap kukuh menggunakan awig-awig yang ada sejak dulu sebagai pedoman berprilaku dalam masyarakat. Masih menggunakan kuna dresta. Walaupun Keputusan ini sudah disosialisasikan, namun tidak semua masyarakat yang mengetahui, dan masih tetap dengan awig-awig atau tetap menggunakan peswara tahun 1900. Selain faktor penghambat terdapat juga upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman