Ratio Decidendi Hakim Ma Dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisis Terhadap Putusan Ma Nomor 41 Pk/Pid/2009 Dan Putusan Ma Nomor 18

Praktik hukum acara pidana di masyarakat terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perdebatan diantara ahli hukum maupun praktisi hukum. Permasalahan ini merujuk pada pelaksanaan hak terpidana dalam melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Peninjauan kembali sendiri menurut pasal 268 ayat (3) KUHAP hanya dapat diajukan satu kali, namun dalam praktiknya peninjauan kembali dapat diajukan atas putusan peninjauan kembali. Berdasarkan hal tersebut diatas, tujuan penelitian ini menganalisis ratio decidendi majelis Hakim dalam memberikan pertimbangannya. Selain itu dengan adanya putusan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali tentunya terdapat implikasi yuridis atas keluarnya putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan kasus (case approach) dan metode perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi dari Putusan MA RI No 183 PK/PID/2010 adalah Putusan Majelis Hakim peninjauan kembali MA RI No. 41 PK/PID/2009, mengandung kekeliruan yang nyata karena putusan tersebut dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum semata-mata berdasarkan kepada putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam perkara perdata No. 532/Pdt/2004/PT.Bdg dan putusan MA RI No. 1434 K/Pdt/2005, yang nilai pembuktiannya berdasarkan kebenaran formil. Implikasi yuridis atas putusan MA RI No 183 PK/PID/2010 adalah Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Ny. Nyayu Saodah dan membatalkan putusan MA RI No 41 PK/PID/2009. Menyatakan terdakwa Ny. Nyayu Saodah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Saran yang dapat diberikan penulis adalah seorang Hakim MA harus mempunyai intregitas tinggi dan memahami tujuan upaya peninjauan kembali sehingga menghasilkan putusan yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan