Efektivitas Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Di Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Malang),

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Efektivitas Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perselisihan pemutusan hubungan kerja yang terjadi di kota Malang. Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial agar penyelesaian perselisihan dapat diselesaikan dengan cepat. Salah satu metode penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang paling banyak digunakan adalah melalui mediasi. Mediasi banyak dipilih oleh para pihak sebab para pihak percaya mediator telah memiliki kemampuan khusus dan telah berpengalaman untuk menyelesaikan mediasi secara cepat, netral dan obyektif sehingga dapat menghasilkan penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak. Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka permasalahan yang dibahas adalah Bagaimana efektivitas mediasi sebagai upaya penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di kota Malang? Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kota Malang. Sumber data diperoleh melalui wawancara maupun studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang di teliti. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi sebagai upaya dalam menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kota Malang selama ini berjalan kurang efektif. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi efektivitas mediasi, sehingga hal tersebut mengurangi juga efektivitas penyelesaian perselisihan PHK yang berasal dari subtansi hukum perundang-undangan, struktur hukum atau pelaksana mediasi yaitu mediator, kultur hukum atau budaya hukum dari masyarakat itu sendiri yaitu baik dari pihak pekerja maupun pengusaha, serta faktor fasilitas berupa sarana dan prasarana. Serta 8 perjanjian bersama yang telah selesai ditangani oleh mediator pada tahun 2013, hampir seluruhnya jumlah pesangon dalam perjanjian bersama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 156 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Syarat sahnya suatu perjanjian disamping kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan melakukan perbuatan hukum, ada sesuatu yang diperjanjikan, juga haruslah suatu perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan (kausa halal). Sehingga perjanjian bersama tersebut belum mencerminkan keadilan khususnya bagi pekerja, karena pekerja tidak mendapatkan seluruh hak-hak pesangonnya ketika terjadi pemutusan hubungan kerja