Perwujudan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 105 Huruf A Kompilasi Hukum Islam Tentang Penentuan Hak Perwalian (Studi Terhadap Dasar Dan Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 2

Pada skipsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Perwujudan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam pada Putusan Nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia. Hal ini dilatarbelakangi, suami yang mengetahui istrinya mempunyai hubungan dengan pria lain namun di dalam putusan, hakim tetap memberikan hadhanah kepada Ibu. Apa dasar dan pertimbangan hukum hakim tetap memberikan hadhanah kepada Ibu? di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan maksud ‘berkelakuan buruk sekali’ maka tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis perwujudan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam tentang penentuan hak perwalian terhadap dasar dan pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor20/Pdt.G/2012/PA.Gia. Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang didukung dengan empiris. Skripsi ini menggunakan metode pendekatan Statute Approach (Pendekatan Perundang-Undangan), Analytical Approach (Pendekatan Analitis), dan Case Approach (Pendekatan Kasus). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam diterapkan di dalam Putusan Nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia sedangkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diterapkan di dalam Putusan Nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia karena berdasarkan dasar dan pertimbangan hukum hakim, Ibu tidak dapat dikatakan ‘berkelakuan buruk sekali’ karena ibu bukan merupakan istri yang nusyuz, permohonan Bapak tidak didukung oleh dalil-dalil yang tergambar di dalam posita serta Ibu adalah sebagai ibu dari ketiga anaknya yang mampu financial untuk memenuhi kebutuhan dasar ketiga anaknya. Selain itu, chatting dan sms dengan pria lain yang bukan suaminya dan sering bepergian keluar kota dengan pria yang bukan suaminya untuk mengurus suatu usaha tidak dapat dikategorikan sebagai ‘berkelakuan buruk sekali’. Saran penulis, yaitu bagi hakim, seyogyanya memberikan tolak ukur atau definisi yang jelas dalam pertimbangannya terkait dengan orang tua ‘berkelakuan buruk sekali’ sebagai dasar penentuan hak perwalian seperti dalam kasus putusan nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia. sehingga lebih menjamin kepastian hukum. Bagi pemerintah, perlu adanya penjelasan lebih lanjut dan terperinci tentang maksud orang tua ‘berkelakuan buruk sekali’ sebagai dasar penentuan hak perwalian jika di masa mendatang ada revisi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga lebih menjamin kepastian hukum