Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi Dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Indonesia

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pengungsi di Indonesia. Dari permasalahan tersebut dilatar belakangi oleh Indonesia yang sering dijadikan tempat transit bagi pengungsi internasional yang sebagian besar menuju ke Christmas Island Australia untuk mencari perlindungan atau suaka, Pada akhirnya pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam hal penanganan pengungsi tersebut. Selain itu Indonesia juga belum meratifikasi dan menjadi negara pihak dari Konvensi 1951 tentang Pengungsi, sehingga dalam penanganan pengungsi tersebut ditangani oleh UNHCR yaitu Badan PBB yang mengurusi soal pengungsi dan Indonesia tidak berwenang untuk menangani sepenuhnya karena belum menjadi negara pihak dari Konvensi Pengungsi 1951. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Mengapa Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi? (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pengungsi di Indonesia? Untuk penulisan karya tulis ini metode yang digunakan adalah yuridis empiris, lokasi penelitian tersebut dilakukan di Kementerian Luar Negeri RI, UNHCR, HRWG Jakarta, dan Kantor Imigrasi Surabaya. Lokasi penelitian tersebut digunakan karena berhubungan langsung dengan penanganan pengungsi yang ada di Indonesia. Sumber data yang diperoleh tersebut didapat melalui wawancara dengan pihak terkait dengan cara purposive sampling, selanjutnya untuk teknis analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, jawaban yang diperoleh oleh penulis atas permasalahan yang ada bahwa alasan pemerintah Indonesia masih belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 karena di dalam Konvensi tersebut ada ketentuan yang dinilai berat untuk dilaksanakan, pada Pasal 17 mengenai Hak untuk bekerja bagi para pengungsi dan Pasal 21 mengenai Hak untuk mempunyai rumah bagi para pengungsi. Dalam penangan pengungsi di Indonesia pemerintah saat ini menggunakan UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang didalamnya mengatur mengenai orang asing, dan pemerintah Indonesia juga menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden mengenai pengungsi yang masih dalam proses legislasi. Selain itu Konvensi Pengungsi 1951 merupakan produk lama karena aturan-aturan yang ada di dalam Konvensi Pengungsi 1951 tersebut dianggap sudah tidak cukup atau sudah tidak memadai lagi, mengingat pengungsi yang menempati wilayah Indonesia bukan hanya korban dari peperangan melainkan seorang imigran dengan latar belakang ekonomi (economic migrant). Jika Indonesia meratifikasi konvensi tersebut ditakutkan hanya akan menambah kewajiban bagi Indonesia, sementara manfaat dari ratifikasi konvensi tersebut masih diperdebatkan. Untuk perlindungan hukum bagi pengungsi, pemerintah Indonesia sudah menerapkan tiga prinsip utama di dalam Konvensi Pengungsi 1951 yaitu tidak memulangkan (non refoulment), tidak mengusir (non exspulsion), tidak membedakan (non discrimination), dan juga tidak melakukan tindak pidana bagi para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia