Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Uraian, Tugas Dan Fungsi

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui implementasi pasal 3 ayat 1 Perda No 43 Tahun 2008 terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota kediri. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi yang dilakukan Polisi Pamong Praja dalam rangka Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota kediri Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya berbagai pendapat umum bahwa pelasakanaan tugas satpol PP dalam menangai keberadaan Pedagang Kaki Lima di perkotaan sering mendapat opini negatif baik dari masyarakat maupun pedagang kaki lima itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah antara lain: (1) Bagaimana implementasi pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 43 Tahun 2008 tentang Uraian, Tugas Dan Fungsi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima Dikota Kediri. (2). Hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi Polisi Pamong Praja dalam rangka Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota kediri dan Solusi apa saja yang telah dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan hambatan yang dihadapi dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota kediri . Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan penelitian hukum hukum empiris yang berarti bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi di masyarakat yang akan dianalisis dengan Deskriptif analisis adalah prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menganalisis kemudian memaparkan atau menggambarkan atas data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima Dikota Kediri Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 43 Tahun 2008 telah berjalan sesuai dengan Tugas dan fungsinya. Satuan Polisi Pamong Praja berusaha selektif mungkin dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima sebagimana fungsi dan wewenangnya. Implementasi pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima Dikota Kediri berdasarkan Faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum yaitu struktur hukum, substansi dan kultur. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima, yang peneliti lakukan di lapangan dengan mengacu kepada empat model implementasi kebijakan yaitu Faktor Komunikasi, Sumber Daya manusia, Disposisi atau Sikap dan Struktur Birokrasi Hambatan-hambatan yang di hadapi Polisi Pamong Praja dalam rangka Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota kediri antara lain keterbatasan sumberdaya manusia dan prasarana, faktor msayarakat dan kultur