Penyidikan Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Otentik Berdasarkan Ketentuan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Berkas Perkara Nomor Bp/162/Vii/

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang penyidikan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik untuk mengetahui bagaimana tahapan dalam penyidikan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik dan dasar pertimbangan penyidik menggunakan ketentuan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kasus Berkas Perkara Nomor BP/162/VII/2011/Reskrim dan kasus Berkas Perkara Nomor BP/92/VII/2013/Satreskrim. Karena dalam kenyataannya, dalam pembuatan akta otentik oleh atau di hadapan Notaris, terdapat perbuatan dari seseorang yang tidak bertanggung jawab yaitu menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik yang tidak hanya merugikan pihak lain tetapi juga merupakan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara. Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana tahapan penyidikan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik? (2) Apa dasar pertimbangan penyidik menggunakan ketentuan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kasus Berkas Perkara Nomor BP/162/VII/2011/Reskrim dan kasus Berkas Perkara Nomor BP/92/VII/2013/Satreskrim? Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Keseluruhan data yang diperoleh baik primer, sekunder, maupun tersier, dianalisa secara deskriptif analitis yaitu bahan yang telah diperoleh disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik dan tahapan yang digunakan dalam penyidikan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik untuk selanjutnya dilakukan pengkajian apakah aplikasinya sesuai dengan peraturan yang ada. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa tahapan penyidikan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik yaitu diketahui terjadinya tindak pidana dengan adanya laporan dari korban, pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Dasar pertimbangan penyidik menggunakan ketentuan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah karena kasus Berkas Perkara Nomor BP/162/VII/2011/Reskrim berdasarkan alat bukti yang ada telah memenuhi unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP. Dasar pertimbangan penyidik menggunakan ketentuan Pasal 266 KUHP adalah karena kasus Berkas Perkara Nomor BP/92/VII/2013/Satreskrim berdasarkan alat bukti yang ada telah memenuhi unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP dan ayat (2) KUHP. Saran dalam penelitian ini adalah bagi pihak penyidik sebaiknya lebih mengoptimalkan pelaksanaan dan peraturan tentang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP) dan seharusnya dibentuk suatu Standart Operasional Prosedur antara Kepolisian dan Notaris dalam tingkat penyidikan.Bagi aparat penegak hukum sebaiknya lebih meningkatkan kerja sama dalam menjalankan tugasnya khususnya bagi Penyidik dan Ketua Pengadilan Negeri dalam meminta persetujuan untuk melakukan penyitaan terhadap surat atau tulisan lain di mana orang yang menguasai mempunyai kewajiban untuk merahasiakannya.Bagi Notaris sebaiknya lebih mengoptimalkan kinerjanya dan melakukan penyuluhan hukum terlebih dahulu terhadap para pemohon sebelum membuatkan akta serta dihindari adanya kerjasama atau membantu memperlancar tindak pidana yang akan dilakukan oleh para pemohon