Recall Partisipatif (Paradigma Asas Musyawarah Mufakat Dalam Mekanisme Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Salah satu konsekuensi atas pilihan sebagai negara hukum adalah setiap tindakan baik penguasa maupun rakyat dibenarkan secara hukum selama tindakan tersebut diatur dalam sebuah peraturan. Prinsip negara hukum erat kaitannya dengan prinsip demokrasi karena kedua prinsip tersebut seperti dua sisi dari satu mata uang yang berjalan secara beriringan, sehingga disebut sebagai negara hukum demokratis. Hukum dibangun dan ditegakan dengan prinsip demokrasi, serta dilarang untuk dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegaskan dengan kekuasaan semata (machsstaat). Begitu halnya dengan demokrasi yang memerlukan instrumen hukum untuk mencegah terjadinya mobrokrasi. Demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di Indonesia, semangat melibatkan rakyat dalam proses pemerintahan tercermin dalam ideologi bangsa yakni Pancasila. Para pendiri negara menjelaskan bahwasannya sila ke-5 Pancasila (keadilan sosial) merupakan filsafat politik Indonesia dalam semangat pembangunan dan penguatan demokratisasi. Penguatan demokrasi tersebut lebih berarah pada memposisikan masyarakat sebagai teman pembangunan, bukan hanya sebagai obyek atas strategi dan kebijakan. Masyarakat berdaulat/ berkuasa dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan bertujuan untuk menjamin nilai keadilan yang hidup ditengah masyarakat (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Sudut perwakilan muncul di Indonesia, sebagai negara demokrasi yang menggunakan sistem pemerintahan berkedaulatan rakyat. Pembukaan UUD NRI 1945 dan sila ke-4 Pancasila menjelaskan bahwasannya Indonesia merupakan negara berkedaulatan rakyat yang menganut prinsip permusyawaratan/ perwakilan. Artinya, pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut perlu diwujudkan melalui lembaga perwakilan rakyat yang mampu mengejawentahkan nilai demokrasi, menyerap, serta memperjuangkan aspirasi rakyat, sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu lembaga perwakilan rakyat di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan (Pasal 20 A UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 69 ayat (1) UU RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Fungsi tersebut harus dijalankan dalam kerangka representasi rakyat (Pasal 69 ayat (2) UU RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Selain itu fungsi DPR RI diperkuat dengan adanya praktik sistem pembagian kekuasaan lembaga negara dengan prinsip check and balances, dalam pelaksanaan tugas ketatanegaraan. Prinsip check and balances merupakan prinsip tidak adanya lembaga pemerintahan/ lembaga negara yang supreme. Sesuai dengan prinsip tersebut, DPR RI dalam hal ini bertindak dalam wilayah kekuasaan legislatif serta menjadi penyeimbang dalam kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan yudikatif. xiv Kehadiran DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat, pada praktinya memiliki permasalahan. Pertama, krisis kepercayaan masyarakat terhadap anggota yang telah dipilihnya. Kedua, kinerja anggota yang dinilai mayoritas buruk. Oleh karenanya, perlu adanya mekanisme kontrol. Pemerintah dalam hal ini telah mempersiapkan mekanisme kontrol yakni melalui upaya pemberhentian antar waktu (Pasal 213-216 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dan pergantian antar waktu (Pasal 217-218 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Terdapat dua jenis alasan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat yakni pemberhentian dengan alasan obyektif dan pemberhentian dengan alasan subyektif. Pemberhentian oleh partai politik pada kategori alasan obyektif adalah pemberhentian dengan keputusan yang berdasarkan atas adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) atau hasil rapat bersama. Sedangkan pemberhentian dengan alasan subyektif yakni pemberhentian dengan usulan pimpinan partai politik. Pada konteks pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan alasan subyektif inilah penulis menyebut dengan istilah recall. Hak recall di Indonesia sepenuhnya diberikan kepada partai politik (Pasal 213 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 12 huruf h UU RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik). Terdapat beberapa hal yang perlu ditinjau dalam pemberian hak recall kepada partai politik: 1) tidak ada parameter yang jelas (alasan dan kepentingan) dilaksanakannya recall; 2) mekanisme recall oleh partai politik menandakan inkonsistensi dengan paradigma sistem kedaulatan rakyat yang dibangun melalui pemilu; 3) pemberian hak recall kepada partai politik tidak mengedepankan prinsip rule of law; 4) terdapat judicial review tentang recall sebagai bukti ketidaksepakatan dengan ketentuan recall di Indonesia; 5) recall oleh partai politik berpotensi pada kesewenang-wenangan dan membatasi fungsi DPR RI. Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat, akan tetapi juga menganut demokrasi kepartaian dalam praktik ketatanegaraan. Terkait dengan recall yang sepenuhnya diberikan kepada partai politik, berdasarkan teori, kenyataan hukum, dan keadaan masyarakat di Indonesia, tidaklah bijak apabila mengahapus hak recall pada partai politik, akan tetapi juga akan sangat diskriminatif apabila tidak melibatkan rakyat dalam mekanisme kontrol tersebut. Sehingga, dilematika penetapan pemegangan hak tersebut dapat teratasi apabila terdapat harmonisasi diantara kesuanya melalui recall partisipatif. Recall partsipatif merupakan gagasan atas isu hukum dengan menggunakan stategi prapemilihan umum, strategi pengawasan kinerja, dan strategi tindakan represif, untuk mengawasi anggota DPR RI mulai dari pencalonan sampai pada masa kinerja. Proses ini akan mengedepankan penggunaan asas musyawarah mufakat. Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, dengan metode pendekatan: 1) pendekatan perundang-undangan; 2) pendekatan konsep; 3) pendekatan perbandingan. Pada teknik analisis bahan hukum, menggunakan analisis melalui pendekatan hermeneutik dengan penafsiran gramatikal, historis, dan teleologis