Implikasi yuridis dari perubahan pasal 335 KUHP ayat (1) butir ke-1 tentang perbuatan tidak menyenangkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013 tentang Penghapusan Frase Per

Penulisan Skripsi Ini Membahas Tentang Implikasi Yuridis Dari Perubahan Pasal 335 KUHP Ayat (1) Butir Ke-1 Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan Oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013 Tentang Penghapusan Frase Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan. Hal Ini Dilatar Belakangi Karena Di Dalam Pasal 335 KUHP Ada Unsur “Perbuatan Tidak Menyenangkan” (Onaangename) Disana. Unsur Perbuatan Tidak Menyenangkan Inilah Yang Membuat Pasal Ini Lebih Fleksibel Sehingga Bisa Digunakan Untuk Menjerat Semua Tindak Pidana. Dalam Praktik Karena Adanya Kata-Kata “Tidak Menyenangkan” (Onaangename), Maka Pembuatnya Dapat Ditahan Berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Butir B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oei Alimin Sukamto Wijaya Yang Merasa Dirugikan Dengan Berlakunya Kedua Pasal Itu Mengajuan Uji Materi. Sehingga, Mahkamah Konstitusi (MK) Menghapus Frase Kata “Perbuatan Tidak Menyenangkan” Dengan Putusan Nomor: 1/PUUXI/ 2013. Adanya Berubahan Frase Kata Dalam Suatu Pasal Pastilah Memiliki Implikasi Atau Dampak Yuridis Terkait Unsur Tindak Pidana Di Dalamnya Yang Penting Untuk Diteliti. Tujuan Penelitian Ini Yang Pertama Adalah Untuk Mengetahui, Memahami, Dan Menganalisis Dasar Pertimbangan Perubahan Pasal 335 KUHP Ayat (1) Butir Ke-1 Oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013 Tentang Penghapusan Frase Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan. Yang Kedua Adalah Untuk Mengetahui, Memahami, Dan Menganalisis Implikasi Yuridis Perubahan Pasal 335 KUHP Ayat (1) Butir Ke-1 Oleh Mahkamah Konstitusi Setelah Berlakunya Putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013 Tentang Penghapusan Frase Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan. Jenis Penelitian Yang Digunakan Adalah Yuridis Normatif. Metode Pendekatan Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Ada Dua Macam Yaitu Pendekatan Undangundang (Statue Approach), Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Jenis Bahan Hukum Yang Digunakan Dalam Penelitian Meliputi Pahan Hukum Primer Yang Diperoleh Dari Studi Kepustakaan, Kemudian Bahan Hukum Sekunder Meliputi Semua Publikasi Tentang Hukum Yang Bukan Merupakan Dokumendokumen Resmi, Namun Memberikan Penjelasan Mengenai Bahan Hukum Primer. Teknik Yang Digunakan Untuk Mengumpulkan Bahan Hukum Ini Diperoleh Dari Penelusuran Literatur. Teknik Analisa Bahan Hukum Yang Dilakukan Adalah Dengan Menggunakan Interpretasi Sistematis. Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Merubah Pasal 335 KUHP Ayat (1) Butir Ke-1 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUUXI/ 2013, Yang Pertama Adalah Karena Rumusan Delik “Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan” Tidak Dapat Diukur Secara Objektif. Dan Yang Kedua, Frase Tersebut Telah Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Dan Ketidakadilan Sehingga Justru Bertentangan Dengan Prinsip Konstitusi Yang Menjamin Perlindungan Atas Hak Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Yang Adil. Implikasi Yuridis Dari Perubahan Pasal 335 KUHP Ayat (1) Butir Ke-1 Oleh MK Yang Pertama Adalah Penekanan Delik Pada Unsur Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Yang Ada Dalam Pasal 335 KUHP Yang Baru Merupakan Mutlak. Hal Ini Sangat Berbeda Dengan Rumusan Pasal 335 KUHP Yang Lama Dimana Penekanan Hanya Ada Pada Unsur “Paksaan” Untuk Melakukan Atau Tidak Melakukan Sesuatu Hal. Dan Yang Kedua Adalah Unsur Dalam Pasal 335 KUHP Yang Telah Diubah MK Merupakan Satu Kesatuan (Kumulatif)