Kendala Penyidikan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Kejahatan (Studi Di Polresmojokerto)

Banyaknya tindak pidana kejahatan yang terjadi di masyarakat, dimana para pelaku tersebut dengan sengaja melukai korbannya seperti pada kasus perampokan, pencurian dan tindak pidana lainnya yang sering terjadi di masyarakat. Tindak kekerasan yang sering kali dilakukan saat ataupun setelah tindak pidana kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut mengakibatkan banyak masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) terhadap pelaku kejahatan. Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke-III Negara kita adalah Negara Hukum. Sehingga warga negara sipil tidak berhak untuk melakukan tindakan main hakim sendiri bahkan terhadap pelaku kejahatan. Berdasarkan kejadian tersebut penulis merumuskan masalah terkait kendala penyidikan kasus kekerasan yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku kejahatan dan upaya untuk mengatasi kendala penyidikan kasus kekerasan yang dilakukan massa terhadap pelaku kejahatan. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis karena melihat dan meneliti mengenai kendala penyidikan kasus kekerasan masa terhadap pelaku kejahatan dan upaya untuk mengatasi kendala penyidikan terhadap kasus kekerasan massa terhadap pelaku kejahatan. Lokasi penelitian ini adalah di wilayah Mojokerto karena di Mojokerto masih banyak sekali masyarakat yang mengambil tindakan main hakim sendiri dalam menghadapi para pelaku tindak pidana. Kemudian seluruh data yang ada dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahaan adalah Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum (polisi) dalam menindak pelaku eigenrichting/perbuatan main hakim sendiri dikarenakan faktor internal yaitu keterangan tersangka, keterangan saksi, berubahnya tempat terjadinya perkara, dan hilangnya alat bukti. Kemudian dari faktor eksternal yakni dari masyarakat umum yang tidak kooperatif dengan aparat penegak hukum. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala penyidikan kasus kekerasan yang dilakukan massa terhadap pelaku kejahatan di wilayah hukum Mojokerto yakni aparat penegak hukum lebih tegas dan aktif dalam menindak setiap kekerasan yang dilakukan oleh massa kepada pelaku kejahatan