Optimalisasi Perpustakaan Umum Kabupaten Tulungagung Dalam Melaksanakan Fungsinya Sebagai Pelayanan Publik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Pada skripsi ini penulis mengangkat judul Optimalisasi Perpustakaan Umum Kabupaten Tulungagung Dalam Melaksanakan Fungsinya Sebagai Pelayanan Publik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 karena dilatar belakangi oleh hal-hal seperti standar pengadaan buku yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan agar pelayanan Perpustakaan Umum memenuhi standar pelayanan yang di tentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya dalam Pasal 21 yang mengatur tentang standar pelayanan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.Penulis mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimanakah optimalisasi Perpustakaan Umum Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009? (2) Apa saja hambatan yang dihadapi dan solusi yang ditawarkan terkait optimalisasi Perpustakaan Umum Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009?Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu Mendeskripsikan fakta-fakta dilapangan kemudian pemilihan relevan atau tidaknya data dengan penelitian.Berdasarkan hasil penelitian, dari layanan-layanan yang dimiliki oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Tulungagung yang telah di jelaskan satu-persatu maka terlihat bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Tulungagung belum optimal seperti yang telah diatur dalam SOP Pelayanan Perpustakaan Umum Kabupaten Tulungagung. Hambatan yang terjadi dalam mengoptimalisasikan pelayanan di Perpustakaan Umum Kabupaten Tulungagung terdiri dari hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal berasal dari dalam lembaga perpustakaan sendiri sedangkan hambatan eksternal berasal dari luar lembaga perpustakaan yang dalam hal ini berasal dari masyarakat. Solusi yang dilakukan telah dilakukan lembaga perpustakaan guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelayanan perpustakaan umum yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan pada pegawai perpustakaan, memperbaiki teknologi yang ada di perpustakaan, serta melengkapi buku-buku koleksi perpustakaan. Dari masalah tersebut maka saran yang penulis berikan yaitu membuat jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yaitu dengan membuat tata tertib, kode etik atau slogan sebagai janji dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis standar pelayanan serta mencantumkan nama/judul tata tertib, kode etik atau slogan sebagai janji dalam format standar pelayanan, dan secara nyata juga harus dilaksanakan karena hal tersebut merupakan komponen standart pelayanan publik yang harus dimiliki agar pelaksanaan pelayanan dapat optimal memberikan kepuasan pada pengguna layanan