Penentuan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Dasar Gugatan Pembatalan Lelang Eksekusi Benda Jaminan Tidak Bergerak Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kuhperdata (Analisis Yuridis Putusan Perkara Pengadila

Pada penulisan skripsi ini, Penulis membahas mengenai proses penentuan unsur perbuatan melawan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan pembatalan lelang benda jaminan tidak bergerak berdasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata, dengan fokus pada kajian Putusan Nomor: 132/Pdt.G/2004/PN.Jkt. Pst. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulisan skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana proses penentuan unsur perbuatan melawan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan pembatalan lelang benda jaminan tidak bergerak berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata pada perkara Nomor: 132/Pdt.G/2004/PN.Jak Pst? (2) Bagaimana implikasi hukum dari adanya suatu pembatalan lelang terhadap hak-hak dan kewajiban para pihak dalam lelang tersebut? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Selanjutnya bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh Penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi dan analisis deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode di atas, Penulis menemukan jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa terdapat suatu kekeliruan hakim dalam melakukan suatu penafsiran hukum pasal 1365 KUHPerdata yang menyebabkan proses pembatalan lelang tersebut tidak memiliki legal standing yang kuat dan ratio legis yang sifatnya bias. Implikasi selanjutnya adalah status objek lelang dan hak-hak pembeli lelang menjadi tidak jelas. Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka perlu segera dilakukan suatu reformasi peraturan lelang nasional yang lebih menjamin hak-hak dari para pihak yang terlibat dalam lelang, mengingat bahwa hingga saat ini Indonesia masih menggunakan Peraturan Vendu Reglement yang merupakan peraturan warisan kolonial Hindia Belanda, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan realita dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia