Pengaturan Penyampingan Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pengaturan Penyampingan Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya pelaksanaan penyampingan perkara sesuai asas oportunitas Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan penutupan perkara pidana dalam dan Pasal 14 huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : 1). Bagaimana pengaturan asas oportunitas dalam Pasal 35 Huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ? 2). Bagaimana pengaturan penutupan perkara pidana dalam Pasal 14 Huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ? 3). Bagaimana kriteria kepentingan umum dalam asas oportunitas ?Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi hukum, yaitu Content analysis yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian didalam penelitian.Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaksanaan penyampingan perkara pidana dengan dasar asas oportunitas dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung, menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Kriteria demi kepentingan umum didasarkan untuk kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat. Penggunaan penyampingan perkara dengan asas oportunitas diterpkan dalam kasus-kasus besar yang menjadi tolak ukur besar agar Jaksa Agung dapat melaksanakan penyampingan perkara pidana.Penutupan perkara demi kepentingan hukum menjadi tugas dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Pasal 14 Huruf h KUHAP. Tanpa adanya pengecualian dalam menutup perkara semua permasalahan kasus dapat ditutup perkara dengan alasan kasus tersebut ditutup dengan syarat kurangnya alat bukti, bukan termasuk tindak pidana dan batal demi hukum.Penyampingan perkara yang diterapkan melalui Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Penutupan Perkara didalam Pasal 14 huruf h KUHAP menjadi dasar tidak menuntutnya Jaksa Agung dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait perkara pidana dengan dasar demi kepentingan umum dan demi kepentingan hukum