Tindakan Spionase Melalui Penyadapan Antar Negara Sebagai Cybercrime

Globalisasi dan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya baru. Kejahatan yang berhubungan dengan teknologi atau cybercrime yang merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya ( cyberspace ) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer. Dalam kondisi seperti ini, dimana hubungan antar negara sudah jauh lebih mudah dari sebelumnya, suatu negara dapat mengalami permasalahan dengan negara lain. Salah satu m asalah yang sedang terjadi saat ini adalah masalah spionase melalui penyadapan oleh Australia. Mudah diputuskan apabila subjek dan objek spionase merupakan individu atau kelompok dalam satu negara dengan catatan bahwa spionase melaui penyadapan merupakan suatu cybercrime dari negara bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mengangkat perumusan masalah: (1) Apakah tindakan spionase melalui penyadapan antar negara termasuk sebagai c ybercrime ? (2) Bagaimana upaya Indonesia dalam mengatasi tindakan spionase melalui penyadapan antar negara seperti yang telah dilakukan Australia? Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ) . Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara depkriptif kualitatif . Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Tindakan Spionase Melalui Penyadapan Antar Negara dilihat dari beberapa karakteristik cybercrime terhadap spionase dan penyadapan, maka spionase melalui penyadapan dapat dikategorikan sebagai cybercrime. Karakteristik yang pertama Unauthorized access atau akses tidak sah, kegiatan spionase merupakan kegiatan yang Non-violance (tanpa kekerasan), Sedikit melibatkan kontak fisik (minimize of physical contact ), menggunakan peralatan (equipment ), teknologi, dan memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global, Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejah atan konvensional. Selain itu berdasarkan bentuk dari cybercrime maka penyadapan dapat masuk di beberapa bentuk seperti; Unauthorized Access to Computer System and Service , Cyber Espionage , Infringements of Privacy , Cyber-stalking , Illegal Access, dan Illegal Interception. Berdasarkan hukum nasional Indonesia, Australia melanggar hukum nasional Indonesia. Namun, dalam permasalahan ini tidak dapat begitu saja menerapkan hukum nasional meskipun tindakan yang dilakukan Australia adalah melanggar hukum nasional. Selain dengan penyelesaian melalui penyelesaian diplomatik. Persoalan antar negara ini juga dapat diselesaikan melalui Mahkamah Internasional