Transformasi Model Pemilu Serentak Di Indonesia Tahun 2019 Pasca Putusan Mk Nomor 14/Puu-Xi/2013,

Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan instrumen penting untuk mengejawantahkan kedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, pemilik kedaulatan di Negara Indonesia adalah rakyat, yang juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pada kondisi lain, pemberlakuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ternyata dinilai bertentangan dengan UUD oleh berbagai elemen. Diantaranya terdapat dalam Pasal 3 Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112. Oleh karena itu, ketentuan pasal-pasal yang dinilai bertetangan tersebut selanjutnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan menghasilkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan yakni Pasal 3 Ayat (5), Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112. Analisis putusan tersebut memang harus diteliti dengan komperhensif, sehingga antara hasil putusan dan aplikasi lapangan mampu sejalan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute-approach), Pendekatan konsep (conseptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan analisis Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Hakim dan analisis pembaharuan hukum dalam model alternatif pengaturan pemilu serentak kedepan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 terdapat tiga bagian pokok yang dibahas yakni : 1) pemberlakuan pemilu serentak; 2) Sistem Presidential Treshold; 3) Pemberlakuan putusan dilaksanakan pada tahun 2019. Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan ulang yang komprehensif terkait pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraaannya. Mulai dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang pengganti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 agar dalam menyelenggarakan pemilu kedepan tidak terjadi kekosongan hukum. Saran yang dapat disampaikan penulis, bahwa persiapan pemilu serentak kedepan, harus mulai disusun sesegera mungkin yang juga butuh dukungan berbagai elemen didalamnya dalam rangka untuk memperbaiki demokrasi dan sistem ketatanegaraan di Indonesia