Dasar Pertimbangan Penolakan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang Hak Tanggungan Melalui Parate Execution

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan berdasarkan title executorial dan parate executi on yang berdampak pada terhalangnya pemenang lelang untuk menguasai objek lelang yang telah dibelinya dikarenakan debitur enggan mengosongkan objek lelangnya. Berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996, kreditur, debitur serta pemenang lelang sebagai para pihak dalam proses lelang, berdalih bahwa hak-hak mereka telah terlanggar oleh beberapa bunyi pasal dalam Undang-Undang Hak Tanggungan antara satu dengan yang lain berbeda dalam pelaksanaanya. Pasal 24, Pasal 14 dan Penjelasan umum angka 9 Undang-Undang Hak Tanggungan mengacu pada pasal Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten ( R B g ) sebagai pelaksanaan lelangnya, sedangkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jendral sebagai pelaksanaan lelangnya. Skripsi ini juga menambahkan pembahasan tentang akibat atas dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung ( SEMA ) No. 4 Tahun 2014 yang dalam salah satu rumusannya mengacu pada HIR dan RBg dan menyatakan lelang hak tanggungan merupakan lelang suka rela dan bukan lelang eksekusi . Perbedaan kedua pelaksanaan lelang diatas terletak pada perlu atau tidaknya eksekusi lelang hak tanggungan dimohonkan fiat eksekusi kepada ketua pengadilan negeri terlebih dahulu, mengingat asas mudah dan pasti pada UUHT dan asas perlindungan pada asas hukum perdata