Kendala Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Melakukan Lelang Eksekusi Terhadap Barang Rampasan Negara yang Memiliki Status Sebagai Jaminan Fidusia (Studi di Kejaksaan Negeri Malang)

pelaksanaan putusan pengadilan mengenai barang rampasan yang masih memiliki status jaminan fidusia sangatlah pelik bagi jaksa yang melakukan eksekusi di kejaksaan Malang. Meski pengaturan tata cara lelang sudah diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 tentang penyelesaian barang rampasan. Namun masalah tetap timbul sebab disini terdapat dua kepentingan perdata dan pidana. Masalah yang diteliti : (1) Kendala bagi jaksa sebagai eksekutor dalam melaksanakan putusan pengadilan terkait dengan lelang barang rampasanyang berstatus jaminan fidusia di Kejaksaan Negeri Malang; dan (2) upaya yang dapat dilakukan jaksa eksekutor terkait kendala pada point 1. Hal yang menjadi dasar penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pelelangan yang yang dilaksanakan oleh jaksa, serta untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala yang yang dilakukan oleh Jaksa eksekutor dalam mengeksekusi barang rampasan.Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, studi dokumentasi, dan penelusuran situs-situs internet yang erat kaitannya dengan leang eksekusi yang dilakukan jaksa. Kemudian, seluruh data dan informasi diolah dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban bahwa prosedur pelaksanan lelang oleh jaksa diatur dalam STANDAR OPERATION PROSEDURE (SOP) yang memiliki dasar hukumsurat edaran nomor : SE- 03/B/B.5/8/1988. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala yuridis maupun non yuridis dalam pelaksanaan lelang eksekusi tersebut, untuk kendala yuridis diantaranya ialah tidak berjalannya pasal 111 KUHP, Tidak ada aturan khusus yang mengatur lelang barang rampasan dalam KUHP. Sedangkan untuk kendala non yuridis, diantaranya ialah tidak adanya anggaran dari pemerintah khusus barang rampasan yang akan dilelang, Tempat penyimpanan yang kurang memadai, Keterlambatan penerimaan putusan pengadilan, dan Monopoli lelang oleh pihak Finance. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah jaksa dapat melakukan banding khusus barang bukti, diharapkan ada aturan khusus dalam KUHP tentang pengaturan lelang barang rampasan, diharapkan ada anggaran khusus dari pemerintah dan kejaksaan menyisihkan anggaran tahunannya untuk memperbaiki fasilitas tempat penyimpanan, kejaksaan telah mengupayakan pemasangan kanopi untuk melindungi nilai ekonomi barang rampasan, kejaksaan dapat menelepon ataupun bertanya langsung terkait putusan eksekusi lelang dari pengadilan, jaksa mengumumkan lelang melalui media cetak (koran)