Analisis Yuridis Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di Bidang Arbitrase Syariah

Perkembangan ekonomi syariah yang kian positif khususnya perbankan syariah sehingga proses pertumbuhan perbankan syariah yang semakin pesat tersebut sangat potensial munculnya sengketa. Penyelesaian sengketa tersebut para pihak dapat menyelesaikan melalui peradilan dan diluar peradilan. Sebelum diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengakomodir sengketa ekonomi syariah, sengketa ekonomi syariah tersebut diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Perkembangan eksistensi Basyarnas belum sesuai harapan ketika eksekusi putusan Basyarnas tersebut tidak dilaksanakan, sebagaimana kasus putusan Basyarnas atas sengketa antara PT Bank Syariah Mandiri melawan Termohon PT Atriumasta Sakti. Ditambah lagi dengan terbitnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman yang memunculkan permasalahan hukum baru dan berakibat kaburnya atas kewenangan berkaitan dengan ekonomi syariah dan tarik menarik kewenangan antara peradilan agama dengan peradilan negeri dalam hal eksekusi putusan arbitrase syariah. Oleh karena itu Penulis merumuskan permasalahannya yakni bagaimana perkembangan pengaturan kewenangan pengadilan agama terhadap ekonomi syariah khususnya eksekusi putusan arbitrase syariah, kemudian apakah pasal 59 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut sudah memenuhi unsur kepastian hukum. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini memakai bahan hukum primer dan sekunder yang menggunakan penelusuran studi kepustakaan. Dari penelitian tersebut, Penulis memperoleh jawabann yakni Pertama, bahwa perkembangan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman belum konsisten terhadap pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Peradilan Agama dan pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua, bahwa pasal 59 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman belum memenuhi unsur kepastian hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur kepastian hukum sebagaimana teori Jan Michiel Otto, yakni: Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan oleh dan di akui karena (kekuasaan) negara, Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya, Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut, Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan keputusan arbiter/ hakim secara konkret dilaksanakan. Adapun saran dari penulis ialah: pertama, perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan. Kedua, Mengusulkan kepada pemerintah dan atau legislatif (DPR) untuk melakukan perubahan Undang-undang dimaksud dengan mengedepankan aspek kepastian huku