Pengungkapan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional, Jakarta Timur)

Dengan mengaitkan tindak pidana narkotika dengan tindak pidana pencucian uang maka penyidik termasuk Badan Narkotika Nasional harus menyelidiki dan menyidik dua kejahatan sekaligus. Selain unsur tindak pidana narkotikanya tentu Badan Narkotika Nasional harus mencari bukti TPPU nya, baik unsur objektifnya maupun unsur subjektifnya. Pembuktian inipun sulit dan benar-benar harus didukung dengan berbagai faktor terutama dari pelaku dan kebiasaan pelaku. Memang tidak mudah untuk memberantas kejahatan pencucian uang apalagi dikaitkan dengan tindak pidana narkotika, karena ciri dari kejahatan ini sulit dilacak, tidak ada alat bukti tertulis, dan tidak kasat mata, serta dilakukan dengan cara yang rumit sehingga mempersulit pihak Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyidikan. Pentingnya penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, penyelidik juga harus cerdik dalam menentukan teknik penyelidikan dilapangan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas penyelidik dengan cara; 1) Observasi (pengamatan), 2) Interview (Wawancara), 3) Undercover (Penyamaran), dan 4) Surveillance (Pembuntutan) yang kemudian setelah dilakukan penyelidikan akan melakukan pencarian minimal 2 alat bukti oleh petugas Badan Narkotika Nasional. Pada prinsipnya dalam kasus pencucian uang ini, terutama tindak pidana asalnya adalah narkotika, pihak yang berhak mengajukan alat bukti pada proses persidangan adalah Penuntut Umum sebagai pihak yang berwenang untuk membuktikan mengenai kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, dan pihak terdakwa atau penasehat hukum yang mempunyai hak untuk meringankan pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan atau bisa disebut sebagai alat bukti yang bersifat meringankan. Sedangkan perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri adalah yang meurut pendapat Penuntut Umum telah memenuhi syarat. Alat bukti yang sah diajukan bertujuan untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang perbuatan-perbuatan terdakwa. Tugas ini diemban oleh Penuntut Umum, Hakim karena jabatannya juga mencari tambahan bukti. Jadi pada prinsipnya yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah Penuntut Umum. Karena hakim dalam proses persidangan pidana bersifat aktif, oleh karena itu apabila dirasa perlu, hakim bisa memerintahkan Penuntut Umum untuk ix menghadirkan seorang saksi. Namun harus diingat bagi hakim, mengajukan alat bukti merupakan hak bagi penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukum. Oleh karena itu penolakan pengajuan alat bukti haruslah benar-benar dipertimbangkan dan beralasan. Berbagai kendala dalam pengungkapan alat bukti dialami oleh Badan Narkotika Nasional. Namun demikian, Badan Narkotika Nasional melakukan upaya bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang dialami agar penanganan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika bisa berjalan lebih efektif dengan strategi, teknik, dan cara-cara yang dilakukan oleh petugas Badan Narkotika Nasional serta menyinergikan tugas bersama dengan polri dalam hal pemberantasan narkotika dan tindak pidana pencucian uang