Faktor-Faktor Penyebab Penyidik Kepolisian Tidak Menggunakan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Untuk Penanganan Tindak Pidana Perjudian Mel

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang penyidikan tindak pidana perjudian melalui media internet. Latar belakang penulis membahas hal tersebut dikarenakan di zaman modern dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat seperti saat ini, memberikan dampak pada revolusi bentuk kejahatan konvesional menjadi kejahatan modern. Salah satu dari tindak pidana tersebut adalah perjudian melalui media internet. Penegakan tindak pidana perjudian yang menggunakan media internet sampai saat ini meskipun telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik dirasa masih belum dapat dikatakan memuaskan. Mengangkat rumusan masalah (1)Bagaimana penanganan pihak kepolisian terhadap tindak pidana perjudian melalui media internet? (2)Faktor-faktor penyebab penyidik kepolisian tidak menggunakannya Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk penanganan tindak pidana perjudian melalui media internet di Kepolisian Daerah Jawa Timur? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini berada di Kepolisian daerah Jawa Timur (Polda Jatim). Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden yakni Brigadir Dwi Luhung, S.H., dan Briptu Andri Rosadi, S.H., keduanya adalah Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur khususnya Penyidik di Direktorat Kriminal Khusus yang menyidik Tindak Pidana Kejahatan Dunia Maya (cyber crame), dan juga Ibtu Agung Ari, S.H., M.M., dan Aiptu Made Arianto, S.H. keduanya adalah Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur khusunya Penyidik di Direktorat Kriminal Umum yang menyidik Tindak Pidana Perjudian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan atau literature, studi dokumen, dan akses internet. Teknik analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penanganan terkait tindak pidana perjudian yang menggunakan media internet ini dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan teknologi Elektronik masih belum bisa berjalan maksimal. Hal ini disebabkan karena adanya peraturan dalam Undang-Undang ITE yang susah untuk diterapkan, khususnya dalam hukum acaranya. Diharapkan para penegak hukum bukan sekedar penyidik kepolisian saja akan tetapi jaksa penuntut umum dan juga pengadilan untuk memaksimalkan fungsi koordinasi dalam penanganan tindak pidana perjudian menggunakan media internet tersebut, sehingga kejahatan tindak pidana perjudian melalui media internet ini dapat ditangani dengan maksimal