Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Sekolah Yang Bersumber Dari Sumbangan Masyarakat (Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung)

Pendidikan sangat penting untuk kehidupan saat ini. Setiap sekolah diharapkan memiliki pendanaan yang jelas. Sumber pendapatan sekolah dari masyarakat menjadi elemen yang harus diperhtikan pengawasannya. Untuk itu pemerintah kabupaten Tulungagung membuat peraturan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang mengatur tentang sumber pendapatan sekolah untuk mengatur pengelolaan dan penyelenggaraannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari sumbangan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui hambatan pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari sumbangan masyarakat, serta untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut Penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian empiris yakni dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasar peraturan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang terjadi di lapangan termasuk dalam masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis untuk mengkaji pelaksanaan dari Pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tulungagung. Pengawasan Dinas Pendidikan dilakukan dengan pihak sekolah melaporkan apa saja pendapatan yang diperoleh serta daftar belanja tahunan tersebut sebelum melakukan pertemuan dengan orangtua siswa. Inspektorat melakukan pengawasan setelah pelaksanaan dari belanja dan pendapatan yang didapat sekolah. Namun pada pelaksanaannya Inspektorat masih minim mengenai pengawasan dana dari masyarakat karena belum adanya aturan mengenai penggunaanya dan pihak sekolah sendiri juga kurang terbuka mengenai dana dari masyarakat karena kurang maksimalnya peran Komite Sekolah