Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang

Pada skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang. Pilihan judul tersebut dilatar belakangi oleh tingginya angka perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Kota Malang. Sejak tahun 2011, angka perceraian yang diputus oleh PA Kota Malang mengalami lonjakan drastis dari tahun sebelumnya, dan terus meningkat drastis pada tahun selanjutnya. Padahal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sendiri menganut asas perceraian dipersulit. Adanya asas tersebut diimplementasikan dengan adanya proses mediasi yang wajib di pengadilan, khususnya pada perkara perdata. Dari tingginya angka perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Kota Malang, maka Penulis mengidentifikasi terdapat permasalahan dalam proses mediasi tersebut, sehingga Penulis ingin meneliti tentang efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian untuk melihat sejauh mana pelaksanaan mediasi ini bekerja. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang? (2) Apa faktor pendukung dan faktor penghambat tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengatasi faktor penghambat tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang? Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian dalam skripsi ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kota Malang. Data primer adalah pandangan, pemahaman, serta persepsi hakim mediator dan Penggugat/Pemohon dalam perkara yang diteliti tentang kondisi efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian, faktor pendukung dan penghambat tercapainya efektivitas, serta upaya mengatasi faktor penghambat. Data primer diperoleh dari penelitian lapang menggunakan teknik wawancara. Data sekunder meliputi dokumen atau informasi yang ditemukan di lapangan, peraturan perundang-undangan terkait, dan literatur yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran dokumen, informasi, dan kepustakaan melalui teknik pegkajian dokumen, informasi, dan kepustakaan itu sendiri. Data-data tersebut kemudian dinanalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang belum efektif. Secara umum, berdasarkan perbandingan jumlah perkara yang berhasil dimediasi dan jumlah seluruh perkara yang diputus, diketahui persentase keberhasilan mediasi pada tahun 2011-2013 di bawah 2%. Secara khusus, berdasarkan teori efektivitas hukum, ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam mencapai efektivitas tersebut. Antara lain ada beberapa bagian dari aspek penegak hukum, masyarakat, dan sarana fasilitas yang belum terpenuhi untuk mencapai efektivitas tersebut. Faktor pendukung antara lain adanya peraturan hukum yang berisi kaidah tentang mediasi dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, adanya kemauan para pihak untuk rukun kembali, mediator menggunakan mediasi sebagai sarana edukasi, mampu mendorong pihak yang pasif untuk berperan aktif xi dalam mediasi, para pihak memiliki ketaatan hukum, sarana dan fasilitas memadai untuk pelaksanaan mediasi, dan pandangan para pihak tentang perkawinan sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Faktor penghambat antara lain minimnya pengetahuan para pihak tentang mediasi, adanya pihak yang tidak sepenuhnya menerima kaidah tentang mediasi, penegak hukum tidak memberikan hak pada para pihak untuk memilih mediator, adanya penegak hukum yang tidak menyuruh para pihak menempuh mediasi, kurangnya kemampuan mediator dalam membantu para pihak menemukan solusi terbaik, tidak adanya hakim mediator yang bersertifikasi. Dalam mengatasi faktor-faktor tersebut, PA Kota Malang telah melakukan beberapa upaya, yaitu dengan melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang selama 4 bulan sekali, dan sosialisasi serta penyadaran tentang mediasi pada para pihak saat pra mediasi dan awal proses mediasi. Menurut Penulis, upaya tersebut sudah baik, akan tetapi masih memiliki kekurangan dalam menjangkau permasalahan yang ada