Pelaksanaan Asean Declaration Protection And Promotion Of The Rights Of Migrant Workers Dalam Mewujudkan Kondisi Kerja Yang Adil Dan Layak Bagi Buruh Migran Indonesia .

Dalam rangka mewujudkan perlindungan hak buruh migran di kawasan ASEAN, pada tahun 2007 negara-negara ASEAN sepakat menandatangani ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers. Secara ideal, deklarasi yang juga dikenal dengan sebutan Deklarasi Cebu ini seharusnya mampu menjadi sebuah instrumen hukum dalam mewujudkan kondisi kerja yang adil dan layak bagi buruh migran. Indonesia sebagai salah satu negara pengirim BMI kerap kali dihadapkan pada kasus-kasus pelanggaran hak yang menimpa BMI di beberapa negara tujuan. Mulai dari kekerasan fisik, pelecehan, kekerasan seksual, kriminalisasi, penembakan, hingga bentuk yang sampai menghilangkan nyawa BMI termasuk ancaman hukuman mati. Penelitian ini akan menganalisa mengenai ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers. Ada dua permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yakni: 1) Apakah ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers sudah mampu menjadi isntrumen hukum dalam mewujudkan kondisi kerja yang adil dan layak bagi BMI di Malaysia; 2) Bagaimana upaya pemerintah RI dalam menegakkan ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers untuk menjamin kondisi kerja yang adil dan layak bagi BMI di Malaysia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang (statute approach), yakni dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penulisan hukum ini, kasus yang diangkat penulis akan dianalisa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di tataran internasional, di ASEAN, dan Indonesia. Hasil analisa dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Deklarasi Cebu belum mampu dilaksanakan secara maksimal dalam mewujudkan kondisi kerja yang adil dan layak bagi BMI yang bekerja di luar negeri. Deklarasi Cebu dalam substansinya masih terkesan terlalu umum dan tidak secara detail menjelaskan aspek-aspek hak-hak buruh migran yang harus dilindungi. Di sisi lain, peran pemerintah Indonesia dan Malaysia terkesan masih belum cukup serius dalam memperjuangkan hak-hak buruh migran sebagaimana yang termaktub dalam semangat Deklarasi Cebu. Semua hal tersebut diindikasikan dengan masih maraknya pelanggaran-pelanggaran atas hak BMI di Malaysia yang tak jarang hingga berujung pada penyiksaan, pemerkosaan, dan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang lain, hingga kematian BMI di Malaysia hingga mencapai angka 910 jiwa dalam kurun 1 tahun selama 2013