Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha Kecil (Studi di Un

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas permasalahan yang meliputi 2 hal, yang pertama adalah bagaimana efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan terhadap pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha Kecil serta yang kedua adalah mencari apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan terhadap pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha Kecil di Kota Malang. Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris berupa penggambaran Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan terhadap pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi usaha kecil yang ada di Kota Malang. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis sehingga dapat mengetahui penerapan hukum berdasarkan perundang-undangan dengan realita yang terjadi di lapangan. Pengambilan jenis dan sumber data serta populasi dan sampel dalam penelitian ini berdasarkan dari wawancara dengan Kasubdin Bagian Perdagangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang serta wawancara terhadap sejumlah pemilik unit usaha kecil di wilayah Kota Malang. Untuk menganalisis data, digunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara menyoroti dan mengamati suatu gejala hukum dalam prakteknya digunakan dengan peraturan-peraturan yang ada. Dari hasil yang didapat, penulis merasa bahwa pemberlakuan SIUP pada usaha kecil belum terwujud maksimal. Peningkatan penerbitan SIUP dari tahun ke tahun memang menuju ke arah positif, namun jika dilihat dari jumlah perkembangan usaha kecil baik yang dilengkapi SIUP maupun tidak, perkembangan tersebut dirasa lamban mengingat banyaknya usaha-usaha yang berkembang di Kota Malang. Dalam pemberlakuan SIUP di Kota Malang, sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010, terdapat 2 konsekuensi hukum terhadap usaha kecil yang tidak melengkapi usahanya dengan SIUP yaitu konsekuensi hukum sanksi administrasi berupa teguran, peringatan dan penutupan usaha serta konsekuensi hukum sanksi pidana berupa denda dan pidana kurungan. Untuk lebih terwujudnya efektifitas pemberlakuan SIUP secara maksimal, maka perlu adanya perbaikan secara menyeluruh baik secara kualitas sumber daya manusia maupun infrastruktur yang memadai sehingga dapat tercipta hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain antara usaha kecil dan pemerintah