Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Darat Antara Indonesia Dan Malaysia (Studi Kasus Di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Dalam skripsi ini penulis mengangkat tema permasalahan sengketa batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia yang terdapat di Pulau Kalimantan. Tema tersebut dipilih karena batas darat Indonesia dan Malaysia masih bersengketa di beberapa wilayah. Serta selama ini belum adanya pengaturan batas wilayah darat yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan nasional. Berdasarkan hal yang telah disebutkan diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa dasar hukum penentuan batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia? (2) bagaimanakah cara penyelesaian sengketa batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia? Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (statue approach) dan metode pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis dianalisis mengan teknik deskriptif analisis, yakni dengan menghubungkan asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa sumber hukum penentuan batas wilayah darat yang digunakan oleh Indonesia dan Malaysia adalah Konvensi 1891, Kesepakatan 1915, Konvensi 1928, MOU 1973 dan Minutes-minutes yang dibuat antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, metode negosiasi adalah cara yang paling tepat dalam menyelesaiakan sengketa batas wilayah daran antara Indonesia dan Malaysia ini.Negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia ditempuh melalui pembentukan tim khusus yang menangani masalah perbatasan