Implementasi Pasal 21 ayat (2) Jo Passal 40 ayat (2) Oleh PPNS BBKSDA Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi (Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)

Dalam penelitian ini yang menjadi latar belakang masalah adalah maraknya perdagangan satwa liar yang dilindungi dewasa ini yang mengakibatkan kepunahan satwa-satwa yang dilindungi teresebut. Larangan mengenai perdagangan satwa liar yang dilindungi tereebut telah diatur dalam pasal 21 ayat (2) Jo pasal 40 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam mempenyuai kewenangan melakukan penyidikan terhadap kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi serta melakukan penyusunan berkas acara pemeriksaaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengimplementasian dari pasal 21 ayat (2) jo pasal 40 ayat (2) undang-undang no.5 tahun 1990 terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dan apa kendala serta upaya yang digunakan dalam mengatasi kendala tersebut dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Dalam penelitian hukum empiris ini digunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Penelitian dilakukan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dengan dasar pertimbangan terdapat kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi. Responden dalam penelitian ini adalah: Kepala Balai Besar Konservasi sumber Daya Alam Jawa Timur 1 orang, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur 2 orang. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pengimplementasian pasal 20 ayat (2) jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 telah diterapkan oleh Penyidik Pejabat Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Setiap kasus perdagangan satwa liar dilindungi yang telah ditangani dikaitkan dengan menerapkan unsur-unsur tindak pidana pada pasal 21 ayat(2) dan pasal 40 ayat(2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur