Implementasi Pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakejaan Terkait Pemisahan Tempat Kerja Anak (Studi Di Industri Sedang Kabupaten Malang)

Kabupaten Malang mendaptkan gelar sebagai Kabupaten Layak Anak. Akan tetapi gelar ini tidak sesuai dengan keadaan pekerja anak yang ternyata mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Salah satu hal yang patut disoroti terkait pekerja anak adalah tempat kerja seorang anak yang berada di tempat yang tidak layak bagi mereka. Padahal apabila dilihat dari segi pengaturannya yang tercantum dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa tempat kerja pekerja anak harus terpisah dengan pekerja/buruh dewasa. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terdapat rumusan masalah: (1) Bagaimana implementasi Pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait pemisahan tempat kerja anak pada Industri Sedang di Kabupaten Malang? (2) Apa saja hambatan implementasi pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait pemisahan tempat kerja anak pada Industri Sedang di Kabupaten Malang? (3) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan terkait implementasi pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait pemisahan tempat kerja anak pada Industri Sedang di Kabupaten Malang? Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil data di lapangan dan wawancara yang telah dilakukan akan dinyatakan secara deskriptif kualitatif dalam bentuk kalimat atau uraian yang mempunyai peranan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial yang terjadi. Adapun data yang diperoleh kemudian diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Industri Sedang di Kabupaten Malang yang mempekerjakan anak tidak melakukan pemisahan tempat kerja pekerja anak dengan pekerja dewasa sebagaimana dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal ini karena berbagai hambatan yang muncul dari pihak pengusaha dan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang sendiri untuk mengurangi pekerja anak telah dilakukan sejak tahun 2013 dan telah mengurangi 210 pekerja anak yang ada di Kabupaten Malang. Upaya ini terus akan dilakukan guna mengurangi jumlah pekerja anak yang ada di Kabupaten Malang