Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar Di Indonesia

Pada skripsi ini, penulis mengangkat politik hukum pengaturan tindak pidana makar di Indonesia. Seperti yang diketahui, politik hukum adalah kebijakan yang diambil atau ditempuh oleh negara melalui pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu dirubah, atau hukum mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa saja yang perlu diatur atau dikeluarkan. Terkait dengan adanya tindak pidana makar di Indonesia, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana politik hukum pengaturan tindak pidana maker kedepan. Dalam hal ini, penulis berusaha menyesuaikan dengan prinsip prinsip/ konsep negara hukum dan demokrasi yang merupakan salah satu konsep hukum tata negara. Digunakannya konsep negara hukum dan demokrasi, bertujuan untuk menyelaraskan pengaturan tindak pidana makar yang dilakukan oleh negara dengan adanya pembatasan kekuasaan dan hak-hak asasi warga negara dalam bernegara. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apa politik hukum pengaturan tindak pidana makar di Indonesia? (2) Bagaimana politik hukum pengaturan tindak pidana makar di Indonesia yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan konseptual ( Conseptual approach ), Pendekatan undangundang ( Statute approach ) dan pendekatan sejarah ( Historical approach ). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik preskriptif-analisis yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan mengumpulkan variabel-variabel yang ada, kemudian memberikan rumusan-rumusan tertentu yang digunakan untuk mempelajari ataupun menelaah permasalahan yang ada dalam masyarakat dalam mencapai tujuan dari analisis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang ada, yaitu politik hukum pengaturan tindak pidana maker di Indonesia selama ini berbeda-beda dari fase ke fase. Hal ini bergantung pada keadaaan sosial, politik, ekonomi, maupun keadaaan rezim pemerintahan yang berlangsung. Kemudian setelah penulis mengetahui politik hukum pengaturan tindak pidana makar di Indonesia, penulis mengemukakan bagaimana politik hukum pengaturan tindak pidana makar yang seharusnya. Dalam hal ini, penulis mengemukakan bahwa perumusan tindak pidana makar harus disesuaikan dengan adanya pembatasan kekuasaan yang di dalamnya mencakup materi muatan yang jelas, adanya legalitas hukum, sesuai dengan paham konstitusionalisme dan hakhak asasi manusia. Apabila hal-hal tersebut telah diperhatikan di dalam perumusan pengaturan tindak pidana makar, maka prinsip negara hukum dan demokrasi telah terpenuhi